INHU - Calon anggota legislatif (Caleg) dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, yang sudah di tetapkan sebagai Caleg. Dilarang melaksanakan kampanye dari tanggal 4 September sampai dengan 27 November 2023. Jika masih melakukan kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengingatkan, partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 untuk tidak kampanye diluar jadwal yang ditetapkan, jika melanggar larangan tersebut maka, terindikasi pelanggaran pemilu atau kampanye diluar jadwal.
Demikian disampaikan anggota Bawaslu Inhu Said M Affandi SE kepada wartawan Sabtu (28/10/22023) di Pematang Reba. "Kader kader partai dan tim sukses Caleg bisa menahan diri untuk tidak berkampanye sebelum tahapan kampanye dimulai," kata Said M Affandi yang juga Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Inhu ini.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan kampanye dimulai pada 28 November 2023, sedangkan penetapan Caleg dilakukan KPU pada 03 November 2013, artinya kata Said, dari tanggal 04 September sampai 27 November 2023 tidak boleh dilakukan kampanye oleh Caleg.
"Partai politik harus menyampaikan kepada caleg-calegnya tentang larangan kampanye diluar jadwal, yang dimaksud dengan kampanye adalah ajakan memilih, karena akan rawan kalau ada kegiatan yang mengarah ke kampanye, bisa berimplikasi ke kampanye di luar jadwal," tutur mantan menejer pengelolaan plaza Rengat ini.
Terkait dengan Alat Peraga Sosial (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Inhu kata Said, sudah menyurati partai politik agar, partai politik bisa menurunkan APS yang menyerupai APK tersebut.
"Silahkan turunkan APS yang menyerupai APK, setelah penetapan jadwal kampanye bisa di manfaatkan kembali oleh partai atau Caleg setelah tahapan Kampanye dimulai," ungakap Said
Senada dengan itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Inhu Salestia Deni SH MH mengungkapkan bahwa, melanggar ketentuan kampanye diluar jadwal, bisa diancam pidana penjara 1 tahun kurungan dan denda Rp12 juta.
Larangan kampanye diluar jadwal diatur dalam, undangan undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 492, pasal tersebut menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten dan Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud denyan pasal 276 ayat 2 dipidana dengan Pidana kurungan Paling lama 1 (Satu) Tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua Belas Juta) Rupiah) **
