Komisi C DPRD Rohil Imbau OPD Jalankan APBD Tepat Waktu

Komisi C DPRD Rohil Imbau OPD Jalankan APBD Tepat Waktu
Komisi C DPRD Rohil menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PUPR, Rabu (18/1/2023) di Kantor DPRD Rohil, Jalan Pesisir Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi.

BAGANSIAPIAPI - Komisi C DPRD Rokan Hilir (Rohil) menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Rapat itu terkait keterlambatan pekerjaan pada APBD tahun 2022, berlangsung di Kantor DPRD Rohil, Jalan Pesisir Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (18/1/2023).

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi C DPRD Rohil, Fazrul Hidayat Lubis SE didampingi anggota lainnya. Pada kesempatan itu, Fazrul mengimbau agar APBD 2023 bisa berjalan dengan tepat waktu sesuai yang ditetapkan.

“Jangan sampai ada keterlambatan seperti yang terjadi pada APBD tahun 2022 lalu, kasihan masyarakat kita,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, memberi pemahaman terkait kapan melakukan penginputan hingga perencanaan. Dia juga mengajak pihak yang hadir untuk sama-sama berbenah dan hindari saling menyalahkan.

“Kesalahan di legislatif akan kami perbaiki, sebaliknya kesalahan di OPD mohon juga diperbaiki, sehingga APBD 2023 ini nantinya bisa berjalan dengan lancar,” ajaknya.

Fazrul mengatakan, terkait APBD murni agar belajar dari pengalaman tahun 2022 lalu, di mana anggaran baru berjalan sekitar Juli atau Agustus yang membuat terjadinya penumpukan kegiatan di akhir tahun.

Dia mencontohkan, ada kontraktor yang bagus ingin membangun daerah, namun karena waktu yang singkat kontraktor pun enggan.

“Maka dari itu, kalau bisa perencanaannya bagus, pembangunannya bagus dengan waktu yang cukup, maka saya rasa hasil pembangunannya juga akan bagus,” sebutnya.

Pihaknya mengaku kapok ditanyai masyarakat, terkait sejumlah pembangunan yang belum terlaksana.

“Maka dari itu ayo kita berikan pembangunan kepada masyarakat dengan waktu yang tepat dan cepat,” ajak Fazrul Hidayat.

Dia mengimbau, jangan sampai APBD murni tahun ini berjalan pada bulan Juli atau Agustus. Apalagi masa-masa tersebut akan dimulai pengesahan dan pelaksanaan APBD-P, sehingga terjadi tumpang tindih.

“Kalau siklus sudah tidak sehat, maka saya yakin peluang yang tidak sehat akan lahir. Kalau perencanaannya bagus, maka bangunannya juga akan bagus hasilnya,” katanya.

Selain dengan Disperkim dan PUPR, Komisi C juga akan melakukan hearing dengan mitra lainnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informasi untuk melihat bagaimana persiapan menghadapi kegiatan-kegiatan tahun 2023.

Berita Lainnya

Index