Pekanbaru – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Riau sebagai buntut dari banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan.
Banjir yang terjadi menghambat perputaran ekonomi daerah dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ratusan massa aksi menuntut Manajemen PLTA Koto Panjang untuk bertanggung jawab atas bencana ini.
"Jangan hanya mengirimkan air ke hilir Sungai Kampar, tapi pikirkan juga dampaknya bagi kampung kami, Kabupaten Pelalawan," ujar Koordinator Lapangan, Rorin Ardiansyah.
Ia menegaskan, jika Manajemen PLTA Koto Panjang tidak mau bertanggung jawab, maka Direktur Utama harus mundur dari jabatannya.
Selain itu, massa aksi juga meminta Ketua DPRD Provinsi Riau untuk tidak berdiam diri terkait banjir yang menyebabkan lumpuhnya Jalan Nasional Lintas Timur KM 83. Kemacetan panjang akibat banjir ini bahkan disebut sebagai yang terparah di Indonesia dan telah menelan korban jiwa.
"Kami meminta Ketua DPRD Provinsi Riau dan Ketua Komisi IV segera menyampaikan permasalahan ini ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR. Harus ada solusi konkret terkait lumpuhnya Jalan Nasional Lintas Timur KM 83 saat banjir melanda," kata Koordinator Umum IPMPB, Salamuddin Toha.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang agar transportasi tetap lancar saat banjir datang. "Kami ingin ada progres pembangunan flyover sesegera mungkin agar tidak ada lagi korban jiwa akibat banjir ini," tutupnya.**
