INHU – Untuk memastikan perlindungan bagi petugas Ad Hoc Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu 2024, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Rengat menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Acara ini digelar di Kantor KPU Indragiri Hulu, Jumat (22/11/2024).
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Rengat, Rulli Jaya Santika; Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Rengat, Krismes Panggabean; serta Ketua KPU Indragiri Hulu, Ronaldi Ardian.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rengat, Rulli Jaya Santika, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 8.953 petugas Ad Hoc KPU Indragiri Hulu. Para petugas tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
"Penandatanganan ini adalah bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi petugas Ad Hoc Pilkada 2024. Dalam pelaksanaan tugas yang penuh risiko, mereka berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjaga kesejahteraan mereka dan keluarganya," ujar Rulli.
Ia menambahkan, pentingnya perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi petugas dalam menjalankan tugas, tetapi juga sebagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi munculnya keluarga miskin baru akibat kecelakaan kerja.
Ketua KPU Indragiri Hulu, Ronaldi Ardian, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama ini. "Alhamdulillah, dengan adanya PKS ini, jaminan perlindungan bagi penyelenggara Pilkada menjadi sebuah kabar baik. Tugas mereka sangat berat, dengan mobilitas tinggi hingga ke pelosok, yang tentunya memiliki risiko besar. Jaminan ini sangat berarti bagi petugas dan keluarganya jika terjadi hal yang tidak diinginkan," ungkap Ronaldi.
Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan KPU Indragiri Hulu berharap dapat menciptakan suasana kerja yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh penyelenggara Pilkada di wilayah tersebut.(rilis)
.jpg)
