PEKANBARU - Aliansi Cipayung Plus Provinsi Riau menyatakan penolakan terhadap kehadiran Presiden Joko Widodo pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang rencananya akan digelar di Lapangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), di Kota Dumai pada 1 Juni 2024. Penolakan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi yang diterbitkan pada hari ini, serta akan diwujudkan dalam bentuk aksi damai yang akan dilaksanakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap agenda tersebut.
Menurut perwakilan Cipayung Plus Provinsi Riau, Asihot Mario selaku Koordinator Aksi Lapangan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kekhawatiran atas kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi PHR. "Kami melihat banyak permasalahan yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial akibat operasi perusahaan minyak di daerah kami," tegas Mario.
Aliansi Cipayung Plus, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, seperti HMI, GMNI, HIMA PERSIS, IMM, KAMMI, PMKRI, SEMMI dan GMKI, menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk protes simbolis terhadap berbagai isu lokal yang mendesak. Mereka menyoroti isu-isu seperti kerusakan lingkungan akibat operasi perusahaan minyak, kurangnya kontribusi terhadap pembangunan lokal, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat Riau.
"Kami menghargai nilai-nilai Pancasila dan pentingnya peringatan Hari Lahir Pancasila, namun kami juga perlu menyuarakan kekecewaan kami terhadap kondisi di daerah kami yang belum mendapatkan perhatian yang cukup," ujar Mario dalam pernyataan resminya.
Untuk menegaskan penolakan ini, Cipayung Plus Provinsi Riau berencana menggelar aksi damai yang akan dilaksanakan pada Jum'at 31 Mei 2024 menjelang hari peringatan tersebut. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan mereka secara langsung dan terbuka. Mereka berharap aksi ini akan menarik perhatian pihak terkait untuk lebih serius menangani berbagai masalah yang ada di Provinsi Riau terutama dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) .
Lebih lanjut, Cipayung Plus Provinsi Riau mendesak agar ada perhatian lebih dari pihak terkait, baik dari perusahaan dalam hal ini PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), untuk lebih serius menangani berbagai masalah yang ada terutama untuk kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya.
Dengan situasi ini, Cipayung Plus Provinsi Riau berharap agar ada langkah nyata dari semua pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan di Riau. Mereka menegaskan bahwa aksi penolakan ini adalah bentuk kepedulian dan cinta terhadap daerah, dengan harapan Riau yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.(Uzan)
