BAGANSIAPIAPI - Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada bulan Mei masih kecil yang belum sangat memuaskan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Rohil, Maston sebagai pengawasan APBD, dirangkum riaukarya.com Rabu (24/05/2023) di Kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Total penerimaan seluruhnya, sebut Maston seperti ditulis riaukarya.com, sebesar 26,9 persen. Harapannya Dispenda jangan ulur waktu, lebih keras dengan adanya PBB, hal-hal yang menimbulkan PAD.
"Jangan target gede akan tetapi isi yang didapat tidak seimbang," ucapnya untuk riaukarya.com.
Sementara belanja lebih kurang sebesar 18,4 persen untuk bulan Mei (sekitar Rp 403 Miliar) pada realisasi APBD Rohil tahun 2023.
"Realisasinya nggak sampai 19 persen. Harapannya kepada pemerintah daerah, ini sudah masuk triwulan ketiga pada bulan Juli, seharusnya sudah mencapai 30 atau 40 persen realisasi anggaran yang akan dijalankan," sebutnya seperti dilansir riaukarya.com.
Sehingga tambah dia, jika realisasinya cepat berarti pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik, itu suatu kelihatan perputaran ekonomi terkait APBD dirangkum riaukarya.com. Barangkali realisasinya lebih terarah lagi untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga seperti ditulis riaukarya.com bisa meningkatkan kesejahteraan dengan terjalinnya perputaran uang.
Penerimaan saja, lanjut Maston, baru sekitar 26,9 persen dengan total Rp 570 juta. Uang masuk PAD kita seluruhnya baru Rp 22 Miliar atau lebih kurang 11,22 persen. Sementara seperti dilansir riaukarya.com yang dibelanjakan banyak, sedangkan uangnya belum kelihatan. Mimpinya belum nampak.
"Kalau menjalankannya saja nggak bisa, belum lagi nyari. Menjalankan maksudnya kalau merealisasikannya saja nggak mampu, belum lagi nyari. Kalau nyari baru ini Rp 22 Miliar PAD-nya. Ini bulan lima, gimana kalau akhir bulan 11 bulan 12 nggak bisa digunain. Misalkan dapat target 60 hingga 70 persen, untuk apa duit," tegas Ketua DPRD Rohil.
Seharusnya kata Maston, untuk bulan 8 dan 9 ini harapannya sudah 80 persen. Kenapa? Karena uangnya bisa digunakan, bisa bayar honor, bisa bayar PPPK. Itukan indeks suatu pemerintahan yang bisa merealisasi anggaran.
"Ada mendapatkan uang, ada yang menjalankannya, realisasi namanya, input output. Bicara postur APBD, harapannya ke depan lebih baik. Kita dukung kok. Kami menyampaikan sebagai pengawasan sampai akhir Mei ini," ungkapnya untuk riaukarya.com.
Bagaimana jelas Maston, lebih baik realisasinya jika indeksnya kecil. Pertumbuhannya tidak baik. Bagansiapiapi masyarakatnya yang khusus ibukota ini berharap akan realisasinya. Ada bansos atau hal yang lain yang menyangkut orang miskin ditanggung negara.
"Itu mana, hari ini mereka tunggu. Kami sudah sahkan bagian dari itu. DPRD sudah menuangkan orang yang tidak mampu, orang yang miskin ditanggung negara. Kami sudah letakkan di APBD. Kami ngerti itu harapan masyarakat Bagansiapiapi. Orang miskin berharap penuhi undang-undang yang mengatakan orang miskin ditanggung negara. Kami ini sebagai pengawas APBD, ini tujuannya supaya cepat merealisasikannya," ujarnya untuk riaukarya.com.
Bicara APBD perubahan, bicara realisasinya terlebih dahulu. DPRD tetap mendukung, tetapi realisasinya berapa dulu dengan target-targetnya, juga menunggu hasil audit BPK.
"Kami tetap mengingatkan, didalam pemerintah daerah itu ada namanya DPRD sebagai pengawasannya. Kami selalu mengingatkan pemerintah daerah, agar lebih baik dalam realisasi anggaran pendapatan agar lebih baik ke depan. Misalnya walet, kita nunggu juga Ranperda dengan UU No 21 tahun 2022 beberapa pajak ini dan distribusi jadi satu. Walet ini harus dapat, harapannya demi pembangunan untuk negeri ini," papar Maston pada riaukarya.com. (rif)
