BAGANSIAPIAPI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menerima kehadiran Pengurus Cabang (PC) Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Rohil untuk melakukan hearing, Senin (3/4/2023) di Ruang Badan Musyawarah (Banmus).
Hadir saat itu Ketua DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua II DPRD Basiran Nur Efendi, Wakil Ketua III DPRD Hamzah, serta belasan Anggota DPRD Rohil dari Ketua-Ketua Fraksi, Komisi, Pansus, dan alat kelengkapan DPRD Rohil. Sementara Ketua SEMMI Rohil Ramdani Dharma hadir bersama empat pengurus lainnya.
Ketua PC SEMMI Rohil, Ramdani Dharma menjelaskan kepada riaukarya.com, pertemuan yang dilakukan berbicara pertama tentang isu Pemilihan Penghulu (Pilpeng) yang ada di Rohil. Kedua berbicara tentang tunggakan gaji honorer, ini belum dibayarkan seperti apa?.
"Ketiga berbicara tentang persolan di Satpol PP Rohil, dan kita sepakat tadi bahwa ini bukan menjadi domainnya saya dan rekan-rekan mahasiswa yang lain juga bukan domainnya DPRD, tapi adalah domainnya APH. Jadi kita hari ini memberikan kepada aparat penegak hukum dalam penindakannya, tegakan supremasi hukum," kata Ramdani saat bersama riaukarya.com.
Setelah ini, sebut dia ditulis riaukarya.com, akan dilaksanakan publik hearing dari serikat mahasiswa muslim indonesia ataupun dengan aliansi mahasiswa yang lain dengan mengundang pihak eksekutif dan legislatif.
"Rencana ini akan dibuat kajian dulu oleh rekan-rekan mahasiswa dengan matang, kemudian baru kita surati pihak legislatif untuk menyurati pihak eksekutif tentang publik hearing ini seperti apa, termasuk didalamnya pilar keempat demokrasi yaitu pers," ungkapnya pada riaukarya.com.
Ramdani berharap demokrasi ditingkat bawah seperti Pilpeng agar segera dilaksanakan karena akan mendekati agenda strategis nasional yakni Pemilu 2024, jadi ini tidak bisa ditunda, harus ada rapat Forkopimda di Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Pilpeng ini, tetapkan baik itu ditunda ataupun dilaksanakan, harus ada.
Kalau ditunda, lanjutnya, harus jelas konsekuensinya supaya jalannya roda pemerintahan di Rokan Hilir tidak institusional.
Terkait pertemuan hari ini, Ramdani Dharma menyatakan, bahwa DPRD Rohil merespon dengan memberikan pencerdasan kepada PC SEMMI Rohil dengan memberikan tiga buah salinan Perda hasil yang telah dibicarakan tadi.
DPRD tegas dia, bekerja maksimal, baik Perda tentang upaya menghilangkan pengangguran yang akan coba dibuat, Perda untuk perubahan PD SPR BUMD menjadi PT, Perda tentang Hymne Rokan Hilir dan Perda tentang aturan Pilpeng. Itulah regulasi yang coba dibuat oleh DPRD.
Selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Rohil, Hamzah, bahwa pihaknya telah menyikapi apa yang telah diutarakan oleh rekan-rekan mahasiswa melalui rapat dengar pendapat dengan komisi DPRD lainnya.
Hamzah menyebutkan untuk riaukarya.com, bahwa pihak DPRD sudah tidak ada masalah terkait regulasi Pilpeng. Semuanya sudah jelas melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk pelaksanaan Pilpeng sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Terkait dengan gaji honorer yang belum dibayarkan oleh Pemkab Rohil, DPRD pun telah memanggil OPD terkait untuk segera membayarkan.
"Kita dari pihak DPRD Rohil meminta kepada Pemkab melalui BPKAD untuk segera membayarkan tunggakan gaji honorer agar ini tidak berlarut-larut," kata Hamzah kepada riaukarya.com.
DPRD Rohil juga telah menanggapi terkait persoalan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti apa yang telah disampaikan mahasiswa, juga merupakan tanggung jawab DPRD sebagai kontroling, pengawasan dan budgeting.
DPRD bakal memanggil Kasatpol PP terkait jumlah pegawai honorer, sehingga masalah regulasi ditingkat legislatif sudah dilaksanakan secara tuntas.
Politisi dari Fraksi Partai Hanura tersebut setuju dengan apa yang telah disampaikan mahasiswa untuk menggelar hearing publik berikutnya bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil. (rif)
