APBD Perubahan Kabupaten Rohil 2022 Ditetapkan Sebesar Rp2,256 Triliun
Rapat paripurna pengambilan keputusan perubahan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil Tahun Anggaran 2022 oleh badan anggaran.
ROHIL - DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pembahasan perubahan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil Tahun Anggaran 2022 oleh badan anggaran sekaligus pengambilan keputusan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Wakil Ketua l DPRD Abdullah, Wakil Ketua ll Basiran Nur Efendi, Wakil Ketua lll Hamzah, para anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Rohil H Sarman Syahroni ST, Kabag Persidangan H Julianda dan staf DPRD Rohil.
Sementara pemerintah daerah dihadiri langsung Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP, Sekda Drs H Fery Hendra Parya, para Asisten, kepala OPD, sekretaris dan kepala bagian Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
Mengawali sambutannya, Bupati Rohil Afrizal Sintong, SIP atas nama Pemkab Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Rohil atas pelaksanaan sidang paripurna.
"Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami sangat mengapresiasi sekali kepedulian dan dukungan yang telah diberikan oleh anggota dewan yang terhormat selama pembahasan terutama dalam mempertajam target-target program dan kegiatan yang telah direncanakan," ujarnya.
Selanjutnya bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, terutama TAPD yang telah bekerja ekstra siang dan malam, serta ikut melakukan pembahasan dengan rekan-rekan legislatif.
"Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat tercapai dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel demi tercapainya visi mewujudkan Kabupaten Rohil yang maju, religius dan berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal," ucapnya.
Lanjut Bupati, secara umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
Pertama, pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp.1.851.761.458.111., menjadi Rp.2.060.838.359.647., atau bertambah sebesar Rp.209.076.901.536., yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kedua, belanja daerah juga mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp.2.090.663.207.977., menjadi Rp.2.256.066.772.323., atau mengalami peningkatan sebesar Rp.164.403.564.255., yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Ketiga, pembiayaan daerah, dimana pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Silpa) dari awalnya sebesar Rp.150.000.000.000., sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk mengeluarkan pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.3.131.240.000,.
"Rincian perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 ini telah tersusun dengan aplikasi terintegrasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang mensyaratkan langkah-langkah yang berkelanjutan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan," sebutnya.
Berdasarkan hal tersebut, perubahan nota keuangan dan rancangan perda perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan keadaan ril dan kebutuhan yang sangat prioritas dengan memperhatikan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan prioritas penyesuaian terhadap tingkat inflasi dan eksalisi harga yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah, serta kegiatan yang direncanakan dengan memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan.
"Dengan telah ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, pada hari ini kami menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selaku pengguna anggaran, untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi prosedur teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh perangkat daerah, baik progres manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir secara umum," ucapnya.
"Untuk itu, kami juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan ini," imbuhnya.
