JAKARTA – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026. Aksi tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan rencana aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi para mitra SPPG yang mempertanyakan kepastian operasional dapur yang telah dibangun menggunakan investasi perbankan maupun modal pribadi.
Menurutnya, ketidakpastian operasional tersebut turut berdampak terhadap kewajiban mitra dalam mengembalikan pinjaman investasi yang digunakan untuk pembangunan fasilitas dapur SPPG.
Dalam aksi tersebut, para mitra disebut akan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Salah satunya adalah meminta agar keberlanjutan Program MBG tetap dijaga.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut moratorium pembangunan atau operasional SPPG di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Para mitra juga meminta adanya mekanisme yang jelas terkait pengembalian investasi pembangunan fasilitas dapur SPPG, terutama bagi mitra yang telah mengeluarkan modal maupun menggunakan pembiayaan dari perbankan.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan. Para mitra mendorong adanya regulasi berupa Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat menjadi landasan hukum sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam program tersebut.
Aweng menyebut konsolidasi rencana aksi telah dilakukan bersama sejumlah mitra di beberapa wilayah, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jumlah massa yang ditargetkan mengikuti aksi tersebut disebut berada pada kisaran 50 ribu hingga 100 ribu orang.
Rencana aksi pada 1 Oktober 2026 tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para mitra SPPG untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepastian mengenai keberlanjutan operasional, investasi, dan regulasi dalam pelaksanaan Program MBG.(Fan)
