.png){kind=avatar}
JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah serius setelah muncul kasus keracunan massal pada program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengevaluasi para juru masak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tidak hanya di daerah yang bermasalah tetapi juga di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan evaluasi menyangkut kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan memasak para koki MBG. Pemerintah juga menutup sementara dapur yang terindikasi bermasalah sembari memperbaiki sistem pengawasan.
“Semua alat makan wajib disterilisasi, proses sanitasi diperbaiki, termasuk kualitas air dan alur limbah. SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi agar standar kebersihan terpenuhi,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Selain itu, puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diminta aktif memantau jalannya program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
Rapat koordinasi penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Hadir pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
Pemerintah memastikan program MBG akan terus berjalan dengan pengawasan lebih ketat. Bahkan, ke depan setiap dapur MBG akan dipimpin koki bersertifikat untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan bagi masyarakat. (*)
