JAKARTA - Ketua harian YLKI Tulus Abadi meminta panitia Qurban Idul Adha 1443H, memusnakah jeroan hewan guna menghindari penyakit Penyakit Mulut Kuku (PMK) dari hewan qurban. Meski sudah memiliki sertifikat bebas dari PMK, masyarakat pun sebaiknya tidak mengkonsumsi jeroan binatang ternak.
"Kita imbau agar lebaran Idul Adha ini panitia Qurban tidak membagikan daging kurban yang berupa jeroannya kepada masyarakat. Jadi jeroannya mohon dibuang saja dimusnahkan sekalipun sudah ada sertifikasi bebas PMK, " kata Tulus Abadi dalam Dialektika Demokrasi “Jelang Idul Adha 1443 H Amankah Hewan Qurban di Tengah PMK?” bersama Anggota Komisi IX DPR RI H. Muchamad Nabil Harun, dan anggota Komisi IV Luluk Nur Hamidah, melalui daring, Kamis (16/6) di DPR RI Jakarta.
Sementara Muchammad Nabil Harun, mendesak agar pemerintah betul-betul hadir dan memberi jaminan bahwa hewan kurban telah aman dari bahaya penyakit bagi masyarakat apabila dikonsumsi.
"Akan menjadi lebih nyaman buat kita semua ketika pemerintah betul-betul hadir dan menjamin, semua ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, akibat konsumen maupun sebagai pelaku (peternak), " katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil tersebut, dari segi kesehatan, jaminan kesehatan hewan kurban dari penyakit PMK harus benar-benar diperlukan dan terkonfirmasi negatif dari wabah virus PMK. Sebab, apabila terkonfirmasi terpapar virus PMK maka hewan kurban tersebut harus dimusnahkan karena menjadi sumber penyakit.
Namun yang menjadi persoalan, apakah para peternak yang memiliki hewan terkonfirmasi virus PMK mau jujur kepada konsumen, atau apakah para peternak mau melaporkan apabila hewan ternak terpapar virus PMK. "Itu juga harus diimbangi kesiapan pemerintah, apakah pemerintah mau memberikan kompensasi penuh atau bagaimana?, " ujar Gus Nabil.
Sementara Luluk Nur Hamidah mengatakan berdasarkan pengakuan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di rapat kerja, kala itu mentan meminta tambahan anggaran Rp2 triliun untuk vaksinasi, dan berjanji secepatnya menyelesaikan persoalan ini.
Luluk meminta pemerintah tidak menganggap remeh penyakit PMK ini, karena aspek sosial, kultur, dan ekonominya di Indonesia cukup tinggi. Misalnya, sapi itu sebagai harta warisan keluarga, satu-satunya mata pencaharian, dan sebagainya. "Jadi, penanganan PMK ini harus cepat dan memberikan kepastian agar tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya.***
