Masyarakat Lubuk Batu Jaya Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pungli GWKAK

Ilustrasi

INHU - Sebagian besar Masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya bingung dengan potongan perawatan jalan rutin yang dilakukan setiap bulannya oleh Gabungan Wadah  Kerja Antar Kelompok (GWKAK). 

Diketahui bersama bahwa biaya potongan sebesar 6 rupiah/kg bagi pemilik kebun plasma dan 1 rupiah/kg bagi para pemilik Peron/Ram, tak hanya itu terakhir terdengar jika PT Sanling Sawit Sejahtera (SSS) juga telah menyerahkan perawatan jalan kepada GWKAK. 

Salah seorang warga yang tidak bersedia disebutkan namanya menceritakan kepada wartawan,  terkait masalah ini, "Potongan lancar dan bisa dikalkulasi berapa pendapat hasil potongan 6 rupiah itu. Jika 1 desa memiliki pendapatan 2000 Ton, di kali 6 desa berapa uang yang terkumpul, belum lagi yang 1 rupiah dari pemilik Ram," jelas warga yang tidak bersedia disebutkan namanya, Rabu 2 Juni 2021.

"Kemungkinan terkumpul mencapainya 60 sampai 80 jutaan setiap bulannya, dengan biaya segitu jika benar-benar digunakan untuk merawat jalan sudah mulus jalan kita," tambahnya. 

Mengingat tidak adanya Badan Hukum dari GWKAK dan diduga tidak adanya yang mengaudit keuangan GWKAK, maka Masyarakat mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atau pencucian uang, bahkan diduga pungutan berkedok perawatan jalan di Lubuk Batu Jaya terindikasi pungli, "Masyarakat meminta kepada pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun saber pungli untuk dapat mengusut tuntas masalah ini, pungkasnya. 

Sementara itu, Haji Kasir selaku Ketua GWKAK saat di konfirmasi melalui seluler mengatakan, "Memang betul PT. SSS menyerahkan perawatan jalan mulai dari Lubuk Batu tinggal sampai Rimpian itu sebesar 5 juta rupiah, dan Ram, KKPA pungutan 1 rupiah menghasilkan 7.600.000 dan masih minus," ujarnya.

Saat ditanya kenapa jalan masih banyak yang bergelombang dan berlubang, Kasir menjawab "yang penting tak ada kendala mobil sawit lewat," ucapnya.

Kasir juga mengaku rutin melakukan penyiraman batu. "Untuk penyiraman batu telah rutin menyiram setiap bulannya, sampai bulan Mei ini saja minus 4.500.000," jelas Kasir. 

Ketika ditanya siapa yang mengaudit pembukuan, Kasir malah tidak menjawab.

Dilain kesempatan, Budi Santoso selaku Anggota DPRD Dapil 4 Inhu dan juga tercatat sebagai warga Desa Pontian Mekar (SP 4), Kecamatan Lubuk Batu Jaya saat di konfirmasi wartawan via seluler terkait potongan 6 rupiah oleh GWKAK guna perawatan jalan, malah tidak memberikan keterangan yang jelas, namun hanya berkata, "Sebaiknya hal ini kita bicarakan bersama antara ketua GWKAK dan beberapa pihak terkait, kira-kira 3 hari kedepan lah kita atur waktu nya, nanti saya akan jembatani untuk mediasi agar menghindari kesalahan pahaman terkait masalah ini," tulis Budi yang dikirim ke akun whatsApp wartawan, 24 Mei 2021.

Namun hingga Kamis 3 Juni 2021 belum ada kejelasan kapan dan dimana akan bermediasi membahas GWKAK.(met)






[Ikuti RiauKarya.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar