KUANSING - Dari pantauan media di lapangan, terlihat tidak ada hambatan pada Program Presiden RI, Jokowi Widodo yakni bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kuansing, terlihat proses pekerjaan masih berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini terlihat masih adanya proses tumbang ciping dan ada juga yang sudah tertanam di lahan para petani yang bertempatan di Kecamatan Singingi/Singingi Hilir.
Terkait hal ini, Sekretaris Forum KUD (Singingi/Singingi Hilir), Oberlin Manurung saat di konfirmasi awak media di lapangan baru-baru ini mengatakan bahwasannya sampai hari ini progres program PSR tetap berjalan dengan rencana kerja (Sekedul kegiatan) masing-masing di 10 (Sepuluh) KUD yang tergabung di Forum KUD.
"Kalau untuk tumbang ciping yang dilakukan oleh PT. Guna Tata Wahana (GTW) pertama mulai di bulan juni 2020 yakni di Desa Sungai Buluh (F1), Desa Simpang Raya (F2) dan Desa Sungai Kuning (F3) telah selesai 100 persen. Sementara di Desa - Desa (F) Lainnya sedang berjalan tumbang ciping," ujar Oberlin.
Dikatakan Oberlin, mengapa masih adanya pekerjaan tumbang ciping ini dikarenakan ada beberapa faktor yakni pertama faktor adanya petani yang mundur dari program PSR. Yang kedua yaitu adanya petani yang minta tunda untuk dilakukan tumbang ciping, dan yang ketiga dikarenakan masing-masing KUD telah memiliki sekedul atau jadwal tumbang ciping dan penanaman bibit sawit.
"Kalaupun ada progres kerja dari PT. GTW yang terlambat dari kontrak awal sebanyak 5.500 hektar dan sekarang tinggal 4.500 hektar, menurut saya ini bukan kesalahan dari PT. GTW hal ini dikarenakan dari petani kita yang mengundur diri dan mengulur waktu proses tumbang ciping," ucapnya.
"Bakan kalau kita lihat dari progres pekerjaan PT.GTW saat ini sudah melebih dari jumlah uang dalam DP itu," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur PT. GTW, Alexsander saat ditemui oleh media, mengatakan untuk pekerjaan tumbang ciping sampai saat ini tetap berjalan sesuai sekedul di masing-masing KUD. Bahkan dirinya dengan tegas, apa yang dituduhkan oleh sejumlah media online yang mengatakan PT. GTW menghambat-hambat dan korupsi, itu jelas tidak benar.
"Logikanya dimana PT. GTW Korupsi dan menghambat-hambat program PSR ini. Kalau untuk uang DP tumbang ciping yang awalnya dengan kontrak sebanyak 1.500 hektar itu sudah sesuai aturan," terangnya.
Lanjut Alex, di perjalanan tubang ciping ini memang diakuinya ada sekitar 1.000 hektar yang tidak dilakukan tumbang ciping, hal ini dikarenakan oleh pemilik lahan (Petani) yang mengundurkan diri, jadi sekali lagi itu bukan kesalahan GTW.
"Saya paham dengan adanya petani yang mundur, tentunya ada uang kelebihan dari DP awal, namun untuk pengembalianya ini tentunya ada prosesnya, dan kita akan mengembalikan uang tersebut setelah ada perhitungan atau rekomendasi pengembalian dari BPDPKS."Terangnya lagi.
Sedangkan salah satu ketua kelompok dan petani dari Margo Mulyo, merasa senang dengan adanya program PSR ini. Mereka juga mengatakan memang ada sejumlah petani yang mundur, namun hal ini murni dari keinginan petani tersebut.
"Kalau alasan teman-teman kita (petani) mundur dari program PSR ini dengan alasan buah masih bagus, harga sawit mahal, dan sejumlah tanggungan seperti angsuran Bank atau lainya." tutupnya.
