INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan entry meeting pemeriksaan dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Inhu, bertempat di Auditorium H. Yopi Arianto Lantai IV Kantor Bupati Inhu, Senin 22 Februari 2021.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Plh. Bupati Inhu Ir. H. Hendrizal, M.Si, BPK Provinsi Riau, Inspektur, pejabat dilingkungan Pemkab Inhu, dan pengelola keuangan Inhu.
- Baca Juga Yopi Arianto Siap Bertarung di Pilgubri
Jefri Arnol Sitorus selaku ketua tim pemeriksaan terinci BPK Provinsi Riau menyampaikan dasar hukum BPK sesuai UUD NKRI tahun 1945 pasal 23E ayat 1 perubahan ketiga tentang BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan.
Adapun Alur pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Inhu 2020 melalui 4 tahap yaitu tahap I pemeriksaan Interim mulai 25 januari sampai 13 Februari 2021 (20 hari kerja), tahap II penyerahan LKPD kepada BPK mulai 16 Februari (3 hari kerja setelah pemeriksaan Interim berakhir), tahap III pemeriksaan LKPD pada tanggal 22 Februari - 02 April 2021 (5 Hari kerja setelah LKPD diserahkan), tahap IV penyerahan LHP atas LKPD pada 15 April 2021 (13 Hari kerja setelah pemeriksaan LKPD Berakhir).
Lebih jauh Jefri menyampaikan bahwa, tujuan pemeriksaan BPK ke Kabupaten Indragiri Hulu yaitu menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 ini dilaksanakan selama 40 hari kalender, terhitung tanggal 22 Februari sampai dengan 02 April 2021, memang cukup lama tahap pemeriksaan hingga selesai, saya harap kita dapat bekerjasama untuk mendukung program kerja dalam pemeriksaan ini," tutupnya.
