PEKANBARU - Meskipun tidak ada kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) namun Provinsi Riau dinyatan siaga Karlahut selama 96 hari. Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ketika memimpin rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Selasa (24/1). Rapat ini dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Riau Riau, bupati dan walikota se-Provinsi Riau.
Andi Rahman, begitu ia akrab disapa mengatakan, status siaga karlahut ini merupakan tindak lanjut dari rakor dengan Presiden RI yang digelar di Jakarta kemarin. Presiden berharap tidak ada lagi kebakaran lahan dan hutan. Dalam waktu singkat pemerintah daerah melakukan berbagai persiapan untuk pencegahan karlahut.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan, berbagai hambatan yang dialami oleh pemerintah terkait penggunaan anggaran tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu poin yang dibicarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dalam penyiapan anggaran yang selama ini selalu menjadi hambatan dalam penggunaan APBD bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota .
"Pada rapat ini ada dua hal yang sangat penting untuk dibahas dan diselesaikan yakni pembentukan dan pendirian Posko, jadi satgas yang telah kita persiapkan harus memulai bekerja untuk mendirikan posko karlahut. Yang kedua hari ini Provinsi Riau menyatakan siaga darurat Kebakaran lahan dan hutan selama 96 hari," ucap Andi Rahman.
Sementara itu Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi usai menghadiri rakor karlahut ini menyampaikan, dengan status siaga darurat karlahut, Kabupaten Kampar siap untuk menyukseskan amanah yang juga disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat rakor di Jakarta. "Dari pantauan kita di Kabupaten Kampar tidak ada titik api atau nol hotspot. Ini hendaknya terus dapat kita pantau," kata Abdi.
Abdi menambahkan, meskipun Kabupaten Kampar belum menyatakan siaga darurat bencana asap akibat karlahut ,namun dengan ditetapkannya Riau sebagai darurat dan siaga karlahut maka Kampar harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan karlahut baik persiapan administrasi maupun personil.
"Darurat dan siaga karlahut ini artinya dengan adanya status darurat tersebut mulai hari ini kita mulai menggerakkan satuan tugas terutama yang terlibat dalam satgas, selanjutnya kita menyusun yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban agar dapat ready dan standby, begitu juga pada saat ini kita sudah bisa mengakses bantuan-bantuan langsung yang bersumber dari APBN melalui dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana", terangnya.
Abdi juga mengklaim bahwa untuk persiapan mengantisipasi karlahut, Pemkab Kampar sudah siap. "Tinggal mengaktifkan saja terhadap satgas yang telah terbentuk, memperkuat beberapa yang harus dioptimalkan lagi, dan selama tahun 2016 Pemkab Kampar sukses dalam menjalan tugas dan ini kita berikan apresiasi," katanya.
Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi juga berpesan kepada masyarakat Kampar agar melakukan pencegahan sedini mungkin sehingga tidak terjadi bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan yang dapat merugikan semua orang baik fisik maupun materil.
Sumber:toriau.com
