INHU - Menjadi rangkaian dari paripurna penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, Bupati Inhu H Yopi Arianto menyampaikan jawaban atas tanggapan umum fraksi DPRD dalam paripurna yang digelar, Rabu (23/9/2020) malam.
Jalannya paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Suwardi Ritonga didampingi Ketua DPRD dan Wakil Ketua dengan diikuti 29 dari 40 anggota dewan beserta unsur FKPD, pejabat dan camat.
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas masukan dan saran saudara anggota dewan. Ini menunjukkan besarnya perhatian dan tanggung jawab saudara untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana harapan kita bersama bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini," tutur Bupati dalam sambutannya.
Menanggapi pandangan umum fraksi Golkar, dikatakan Bupati Yopi bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas diterimanya rancangan nota keuangan APBD Perubahan tahun 2020.
Kepada fraksi Gerindra, terkait pelaksanaan kegiatan ceremonial dikatakan Bupati bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran tentang tatanan normal baru di lingkup Pemkab Inhu selama pandemi covid 19, dimana seluruh kegiatan kedinasan dikurangi pelaksanaannya.
- Baca Juga Yopi Arianto Siap Bertarung di Pilgubri
Dalam upaya menangani covid 19, lanjut Bupati sudah sesuai standar kesehatan yang berpedoman pencegahan covid 19 sesuai dengan KNK nomor 413 tahun 2020 revisi kelima.
Dalam pengusulan dana pembangunan baik yang berasal dari APBN, DAK maupun APBD Provinsi ditambahkan Bupati bahwa pemerintah daerah tetap melakukan komunikasi dan koordinasi bersama penprov dan pemerintah pusat.
Menjawab masukan fraksi Kebangkitan Bangsa terkait program Kampung Tangguh, kata Bupati bahwa pemerintah daerah bersinergi dengan TNI/Polri melalui dinas terkait. Ini dibuktikan dengan pemberian sejumlah bantuan.
"Untuk penganggaran secara khusus memang tidak ada, karena program ini telah selaras dengan APBN seperti bantuan-bantuan bibit ikan, benih jagung dan kedelai serta sarana dan prasarana pertanian yang juga didukung dengan sudah adanya ketersediaan sentra pembibitan ikan beserta tenaga penyuluh yang dapat mendukung program tersebut," terang Bupati.
Terhadap sektor UMKM, lanjut Bupati bahwa Dinas Koperasi dan UMKM turut memberi perhatian bagi kelangsungan UMKM yang terdampak covid 19. "Ini dibuktikan dimana sejak awal terjadinya pandemi, terus dilakukan pendataan bagi UMKM untuk mendapat bantuan Provinsi, Kementerian maupun bantuan Presiden. Dan, sampai september ini data yang dikirim mencapai 10000 UMKM dan 500 UMKM telah menerima bantuannya," kata Bupati.
Terkait pembangunan gerbang selamat datang, sejatinya telah dianggarkan namun adanya refocusing penanganan covid 19 maka anggaran tersebut dialihkan, namun akan kembali dianggarkan di tahun depan.
Menaggapi fraksi PDI Perjuangan mengenai pertumbuhan ekonomi selama pandemi covid, diterangkan Bupati bahwa berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan sampai triwulan II mengalani penurunan 3,22 persen.
"Untuk itu, pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan terkait penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan menyediakan jaring pengaman sosial serta kebijakan untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah pandemi," jelasnya.
Dalam pelaksanaan program pembangunan di tengah kondisi pandemi saat ini, terang Bupati bahwa program pembangunan dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan protokol kesehatan bagi para pelaksana kegiatan.
Terkait upaya penanganan covid 19, pemerintah daerah membentuk tim dan melakukan operasinya dengan membuat posko pemeriksaan covid 19 pada setiap perbatasan, melakukan pendataan masyarakat yang terdampak covid dan memberikan BLT sesuai ketentuan yang berlaku dan mempersiapkan sarana prasarana kesehatan serta sosialisasi bagi masyarakat tentang pola hidup sehat sesuai protokol kesehatan.
Menjawab fraksi Demokrat Karya Nurani Persatuan, bahwa dalam penyusunan perencanaan program pemerintah untuk memegang teguh prinsip efesiensi dan efektiftas dengan memperhatikan skala prioritas, ditegaskan Bupati bahwa pemerintah daerah sejalan dan mendukung akan hal tersebut.
Fraksi Amanat Nasional Persatuan Indonesia, terkait nota keuangan RAPBD Perubahan bahwa Pemkab Inhu akan memaksimalkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai yang direncanakan. "Selain diprioritaskan untuk oemilihan ekonomi akibat pandemi, pemerintah daerah juga memperhatikan untuk anggaran bagi sektor lainnya termasuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lainnya," terang Bupati.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait pelaksanaan program belajar dari rumah, bahwa pemerintah melakukan kebijakan serta menyusun model belajar sesuai kurikulum dalam kondisi khusus dan untuk dalam jaringan. Pemerintah daerah, kata Bupati sudah menyediakan aplikasi belajar yang bisa diakses secara gratis yaitu aplikasi rumah belajar.
"Dan, untuk membantu dalam proses belajar mengajar dalam masa pandemi, pemda memberikan fleksibilitas kepada sekolah negeri maupun swasta untuk memanfaatkan beberapa bantuan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Terkait masih adanya kondisi jalan yang tidak baik, bahwa melalui program yang sudah ada, dijelaskan bahwa pemerintah sudah menganggarkan secara prioritas baik untuk program peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan serta pemeliharaan jembatan. (azi)
