INHU - Rencana aksi kekerasan dan tindakan anarkisme ketika proses sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dimulai sejak 14 Juni 2019 lalu tidak hanya mendapat penolakan dari tokoh Nasional, tapi para tokoh ditingkat Kabupaten dan Kecamatan pun menyerukan penolakan.
Seperti yang disampaikan tokoh agama dan pemuka masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Drs.H Sururudin yang ditemui di kediamannya, Sabtu kemaren.
Menurut Sururudin, aksi kerusuhan dan anarkisme bukanlah ajaran agama Islam, apalagi dampak yang ditimbulkan akibat kerusuhan itu mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah.
Ia menyakini bahwa proses sidang sengketa Pilpres sudah ditangani oleh hakim-hakim MK yang profesional, hebat, pintar dan adil.
Jadi, rasanya tidak perlu dilakukan aksi kekerasan, kerusuhan dan anarkisme.
Biarlah proses sidang berlangsung sesuai aturan dan ketentuan berlaku, kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Inhu serta LBJ jangan sampai mudah terprovokasi, lalu ikut-ikutan dalam aksi tersebut.
Selaku tokoh agama dan pemuka masyarakat, ia juga mendukung sinergitas TNI Polri dalam mengamankan proses sidang serta menjaga stabilitas keamanan Nasional secara menyeluruh dan merata (ril)
