INHU - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H. Yopi Arianto SE menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Inhu tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Senin 25 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No. 721, Pekanbaru.
Laporan keuangan tersebut diterima oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, T. Ipoeng Andjar Wasita disaksikan sejumlah pejabat BPK RI Perwakilan Pekanbaru dan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Inhu dengan menandatangani berita acara serah terima LKPD Pemkab InhuTahun Anggaran 2018 berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 tentang Keuangan Negara dan Pasal 297 Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun berkas laporan yang diserahkan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
Selain itu, LKPD dimaksud juga disertai hasil reviu Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, surat pernyataan pertanggungjawaban kepala daerah dan lampiran lainnya.
Pada kesempatan tersebut pihak BPK mengapresiasi dan salut kepada Pemkab Inhu, sebab Pemkab Inhu menjadi kabupaten pertama di Provinsi Riau yang menyerahkan laporan keuangan ke BPK.
Bupati Inhu, H. Yopi Arianto saat dikonfirmasi mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang telah menerima laporan keuangan dari Pemkab Inhu.
"Alhamdulillah laporan keuangan kita menjadi yang pertama secara berturut-turut dilaporkan ke BPK-RI Perwakilan Riau, dan ini tentunya sudah menjadi tradisi bagi Inhu untuk tetap berusaha menjaga agar hal serupa dapat terus dilakukan ditahun berikutnya," ujar Bupati Yopi.
Bupati termuda di Indonesia tahun 2010 ini berharap semoga Inhu dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih dua kali berturut-turut pada 2017, dan 2018 yang lalu. (azi)
