RiauKarya.com - Dana desa pada 2019 dinaikkan dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.
"Kita ingin ke depan penggunaan dana desa tidak hanya urusan infrastruktur saja, tetapi mulai digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan inovasi-inovasi desa," kata Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Senin (5/11/2018).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Tangerang, Banten, pada Minggu (4/11/2018).
"Apa yang bisa kita lakukan lagi? pemberdayaan PAUD bisa diberikan dari dana desa agar anak-anak kita ini memiliki gizi yang baik, sehat, dan cerdas. Kalau bisa juga ada wisata-wisata desa yang diangkat, sehingga yang namanya dana desa itu jelas memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di desa," sambungnya.
Terkait pemberdayaan ekonomi, Jokowi meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo untuk bisa melakukan kerja sama dengan dunia usaha agar hasil produksi dari masyarakat desa bisa diterima.
"Kerja sama dengan pabrik-pabrik, industri, dan perusahaan-perusahaan, sehingga yang namanya produksi di desa semua itu bisa terserap. Jangan sampai produksinya bisa, tapi yang beli gak ada. Jadi, hati-hati jangan nanam dulu baru cari pembeli. Pastikan dulu pasarnya," katanya.
Jokowi pun menjelaskan dengan dikucurkannya dana desa sejak 2015 hingga saat ini yang totalnya mencapai Rp 187 triliun, telah membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa.
Menurutnya ada banyak manfaat dari dana desa yang diberikan untuk desa. Bahkan, dari dana desa turut mendukung menurunnya angka kemiskinan di desa dibandingkan dengan di kota. Selain itu angka stunting atau kekurangan gizi juga mengalami penurunan.
"Penurunannya tajam sekali. Belum lagi jalan desa, embung, sanitasi, jembatan kecil, PAUD, Polindes yang telah dibangun dari dana desa juga angkanya meningkat signifikan. Saya hampir setiap ke daerah, saya cek progresnya dan perkembangannya sepeti apa. Banyak yang sudah dirasakan dari dana desa," jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa sejumlah negara telah melihat dan memiliki keinginan untuk meniru dana desa. Dari bagaimana caranya ada dana desa, bagaimana transfernya, hingga ke bagaimana penggunaan dana desa itu.
Sementara itu usai mendampingi Jokowi, Eko mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah menjalankan terkait kerja sama dengan perusahaan untuk memasarkan produk dari desa melalui program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Menurutnya hingga saat ini Prukades sudah ada di 128 kabupaten dan bekerja sama dengan 68 perusahaan.
"Kerja sama dengan perusahaan akan terus ditingkatkan melalui Prukades yang dapat mempertemukan antara pihak dunia usaha, daerah serta perbankan agar ekonomi desa maupun masyarakat desa bisa turut meningkat," ungkap Eko.
Kepada para pendamping desa, Eko juga berpesan untuk terus mendampingi dana desa agar penggunaanya tepat sasaran dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang ada di desa.
Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa Kemendes PDTT bersama dengan Bank Dunia telah melakukan pendampingan dalam program Bursa Inovasi Desa di 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat inkubasi agar masyarakat desa membuat inovasi-inovasi dalam penggunaan dana desa, untuk peningkatan SDM dan menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi desanya.
"Hasil dari inovasi tersebut didokumentasikan baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun video, agar bisa diikuti dan dikembangkan oleh masyarakat dari desa lain di Indonesia," katanya.
Senada dengan Jokowi, Eko juga menyampaikan terkait prioritas penggunaan dana desa yang diimbau agar diarahkan ke arah kegiatan program pemberdayaan masyarakat, ekonomi desa, dan inovasi desa.
"Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa-desa di Indonesia, maka prioritas penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk lebih pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Diharapkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri," jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kepala desa, petugas posyandu, petugas PAUD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tangerang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat se-Provinsi Banten, Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), dan tenaga pendamping profesional.***
