Menjemput Pemimpin Indonesia Berkarakter dan Cerdas

Supandi S.Sos, MP Kabag Protokoler Setdakab Inhu

Tahun 2018 dikatakan sebagai tahun politik dimana Pilkada serentak telah di gelar. Ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 kabupaten.

Dalam hal ini, sejarah mencatat pesta demokrasi pilkada  yang dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan secara aman damai dan berjalan secara demokratis.

Begitu  pula, pelaksanaan Pileg dan  Pilpres pada tahun 2019 dapat berjalan lancar dan damai. Jangan sampai tananan kehidupan bernegara ini rusak karena berbeda pilihan politik dan  kepentingan politik. Kalau politik di jadikan sebuah pengabdian dan  perjuangan  maka pengabdian dan perjuangan untuk menjaga  persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha  kita siapapun terpilih oleh rakyat adalah putra terbaik bangsa, wakil rakyat dan pemimpin kita  yang sama-sama kita kawal menuju Indonesia bisa menjadi lebih baik. 

Jadikanlah ajang pesta Demokrasi itu untuk menyatukan. Bukan memecah belah. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Perlu kita sadari semua, gambaran  tantangan zaman kehidupan masa kini, kita hidup di era sekarang serba teknologi modern. misalkan dulu komunikasi berlangsung sangat hangat karena setiap orang perlu berjumpa muka untuk menyampaikan sesuatu pesan. Silaturahim dan ikatan sosial sangat erat. Kini komunikasi berjalan secara virtual, dingin (tak bisa saling melihat ekspresi muka), dan kadang anonim. 

Dulu berbelanja adalah aktivitas menguras energi dan waktu, karena untuk mendapatkan sebuah barang, seseorang perlu berkeliling ke pertokoan untuk melihat dan menawar. Kini pusat-perbelanjaan semakin sepi, karena berbelanja dilakukan secara virtual, di atas gadget, dan tinggal menunggu barang terkirim di rumah. Berbelanja di shopping mall (sambil buka mata dan pamer gaya) bukan lagi gaya hidup peradaban virtual. Begitu pula dengan cari jodoh dulu diperlukan upaya luar biasa untuk mencari seorang gadis calon pendamping rumahtangga. Pendekatan dan pacaran adalah proses panjang yang melelahkan dan seringkali menyakiti hati serta menekan perasaan dan kantong juga. Kini jodoh adanya di ruang virtual dan tinggal diperlukan kepiawaian untuk memilih dan memilah. Dan banyak contoh lagi contoh perubahan sosial yang membuat gegar budaya bagi yang tak sanggup mengikuti. 

Begitu dengan cara memilih dan mengenal para wakil rakyat dan para pemimpin kita,  mereka harus turun keliling ke rakyat door to door,  kini cukup pasang status di medsos sudah di ketahui orang seluruh dunia. Tiap hari kita bisa mengintip setiap kegiatan calon pemimpin kita dan kita bisa cros cek benar atau tidak kegiatan mereka. Artinya  rakyat lebih suka calon para pemimpinnya itu tampil apa adanya tunjukan komunikasi dan pemasaran politik apa adanya jika ingin di pilih. Dulu bisa di bungkus dengan hoak dan tampilan menipu, itu gaya cara  zaman dulu.

Siapa pemimpin kita? menurut  filsafah melayu pemimpin kita itu orang yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting mengartikan seorang pemimpin dekat dengan rakyat dan mengetahui betul kebutuhan dan tantangan hari ini rakyatnya. 

Bila kita belajar pada pada pengalaman para presiden kita, dia selain seorang   negarawan juga seorang pemimpin akan dikenang dengan Legacy-nya. Misalkan   Presiden pertama Soekarno menghasilkan filsafat Marhaenisme (ekonomi kerakyatan - bahasa kekiniannya) dalam pembangunan awal kemerdekaan NKRI. Soekarno juga peletak dasar filsafat nasionalisme - yang jadi dasar ide tentang kesadaran berbangsa bagi orang di nusantara.

Presiden kedua Soeharto menghasilkan developmentalisme (atau *pembangunanisme* kalau memakai bahasa Orde Baru-nya). Presiden  ketiga Presiden BJ Habibie menghasilkan filsafat Teknokratisme-Habibinomics dalam pembangunan. Pembangunan yang dihela ala Big-Push dengan 6 industri strategisnya (PT. DI, PT. KS, PT. PAL, PT. PINDAD dst). 

Presiden ke empat GusDur dengan GusDurian-nya yang sedang hangat dibahas dalam hal filsafat pluralisme-humanisme. Presiden kelima  Megawati dengan legacy-nya KPK yang kini menjadi garda penting pemberantasan korupsi, meneguhkan good-governance sejak saat itu. Presiden ke enam SBY dengan legacy-nya yang monumental BPJS, Beasiswa LPDP dan Beasiswa Bidikmisi bagi rakyat miskin menghasilkan filsafat populisme pembangunan.

Presiden ketujuh Jokowi menghasilkan tradisi *Jokowi-an* dalam pembangunan. Model pembangunan *Jokowi-an* mirip tradisi ekonomi deliberarif ala Ricardian (David Ricardo) dimana negara campur-tangan dalam perekonomian via upaya masif dalam memfasilitasi aneka keperluan-prasarana-pendukung kehidupan. Sementata itu rakyat diharapkan melepaskan ide krearif untuk ambil inisiatif berkarya. 

Presiden berikutnya  bagaimana?
Seorang pemimpin harus memiliki ide dan gagasan.  Jika tidak, maka dia hanya menjalankan ide dan gagasan orang lain. Itulah sebabnya banyak orang yang menjabat  hanya sekedar menjabat.  Jabatan hanya  dianggap sebagai sebuah struktur saja tetapi ide yang masuk dalam jabatan itu justru ide yang datang dari orang lain yang memanfaatkan jabatan orang itu.  Ide dan gagasan itu lahir dari sebuah karakter.  Tanpa karakter maka  seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, karena dia akan memimpin dengan tanpa kepemimpinan.  

Indonesia hari ini butuh pemimpin muda yang banyak melahirkan ide dan gagasan  cerdas. jangan sampai   ada pemimpin tetapi gagasan atau ideology yang ada di dalamnya adalah ideology orang lain. Dan perlu di garis bawahi, selama ide dan gagasan itu  bukan milik bangsa Indonesia sendiri maka selama itu pula Indoesia tidak akan pernah menjadi bangsa besar, jaya, berprestasi dan disegani. 

Kunci masalahnya adalah pada karakter.  Oleh karena itu yang harus dibangun  pertama kali di bangsa ini adalah karakternya. 

Semua orang terseret pada logika membangun merek atau citra.  Mulai dari struktur tertinggi hingga struktur terendah.  Orang ingin disebut jujur, tegas, adil  tetapi hanya lewat  poster atau baliho tidak dalam kehidupannya sehari-hari. 

“Karakter itu harus original tidak bisa pura-pura. Pemimpin yang berkarakter akan memimpin dengan keteladanan dan contoh,”.  Boleh saja sebuah bangsa atau negara memiliki sistem politik yang hebat, hukum yang lengkap, dan infrastruktur yang baik, tanpa karakter bangsa itu tidak kemana-mana.  Karena karakter adalah segala-galanya. Tanpa karakter bangsa itu tidak memiliki masa depan.***

Ditulis oleh: Supandi, S.Sos, MP 
(Kabag Protokoler Setdakab Inhu)


[Ikuti RiauKarya.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar