JAKARTA - Sebanyak 5 orang Sekretaris Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Riau mengikuti Afirmasi Sertifikasi pemerintah dalam negeri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Kegiatan afirmasi sertifikasi pejabat eselon 1 dan dua ini bertujuan untuk memastikan tata kelola sistem manajemen ASN daerah terpetakan dengan baik.
Adapun afirmasi sertifikasi pemerintahan dalam negeri,untuk 100 orang pejabat eselon satu dan dua setingkat sekretaris daerah dari sejumlah kabupaten kota se- indonesia.
Untuk Provinsi Riau,diikuti oleh Sekdakab Inhil yang juga ketua forum sekda kabupaten-kota provinsi riau said syarifuddin bersama 4 orang sekda lainnya,yakni sekda kotamadya Pekanbaru,Sekdakab Rokan Hilir ,Dumai dan Bengkalis.
Kepala Pusat BPSDM Kemendagri RI Rochayati basra menjelaskan, afirmasi dan sertifikasi ini menindaklanjuti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan dalam negri yakni pada pasal 233 ayat(2) bahwa pegawai asn yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah yang dikategorikan sebagai asesor harus memenuhi kompetensi pemerintahan dalam negri.
Hal ini penting mengingat 79,9 persen adalah pegawai daerah,yang harus dipastikan cakap profesional dan kompeten,tidak hanya pengelolaan administrasi saja,namun juga penguasaaan dibidang pemerintahan menjadi hal yang mutlak tersertifikasi dan terpetakan dengan baik didaerah.
Pelaksanaan afirmasi sertifikasi yang berlangsung selama dua hari, dari tanggal 26 s/d tanggal 27 oktober ini,para sekretaris daerah ini mendapatkan materi kompetensi pemerintahan dijabarkan dalam permendagri no.108 tahun 2017 yang disampaikan oleh staf ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Sekretaris BPSDM analis kepegawaian.
Termasuk materi kebijakan Kemendagri dalam mewujudkan profesionalisme SATPOL.PP melalui jabatan fungsional polisi pamong praja oleh Dirjen Bina Adiministrasi Kewilayahan Kemendagri.
Sekdakab Inhil yang juga ketua forum Sekda kabupaten-kota provinsi Riau Said Syarifuddin mengatakan, apa yang di dapat ini semoga bisa bermanfaat bagi pengembang sumberdaya aparatur di pemerintah daerah Kabupaten masing-masing maupun Provinsi Riau.
