INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Penghargaan WTP tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budianto kepada Wakil Bupati Inhu H. Khairizal, SE, M.Si di Auditorium Yopi Arianto lantai 4 Kantor Bupati Inhu, pada Kamis 4 Oktober 2018.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budianto menyampaikan ucapan selamat kepada Pemkab Inhu atas keberhasilan meraih opini WTP dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budianto saat menyampaikan sambutan
"Capaian WTP bukan garis finish, tetapi langkah awal untuk mingkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan saya berharap agar Pemkab Inhu dapat mempertahankan opini WTP ini," ujarnya.
Tri Budianto juga mengapresiasi terhadap kerjasama Pemkab Inhu dengan Dirjen Perbendaharaan dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, Ia juga mengingatkan supaya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan tepat waktu.
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Inhu, H. Khairizal SE, M.Si mengucapkan terimakasih atas capaian opini WTP yang kedua kalinya diterima Pemkab Inhu.
Wabup Inhu, H. Khairizal saat menyampaikan sambutan
"Raihan prestasi ini, merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dan motivasi tinggi dari Bapak Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, dimana beliau selalu mengingatkan supaya pengelolaan keuangan dapat diselesaikan dengan baik," terang Wabup.
Sementara itu, Bupati Inhu, H. Yopi Arianto saat dikonfirmasi via seluler mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepada Pemkab Inhu atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati yang hoby ngetrail ini mengungkapkan, diraihnya penghargaan ini tentunya juga tidak terlepas dari peran seluruh OPD dan jajaran yang ada dilingkungan Pemkab Inhu untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang baik, yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Inhu, H. Yopi Arianto
Untuk itu, atas nama Bupati Inhu, dirinya mengapresiasi atas kinerja bidang keuangan dan semua OPD di Inhu yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
Seperti diketahui, tahun 2018 merupakan tahun kedua secara berturut-turut Kabupaten Inhu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibawah kepemimpinan Bupati Inhu H. Yopi Arianto, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penggunaan APBD Tahun 2017. Capaian luar biasa ini merupakan perjalanan panjang dari keseriusan dan komitmen Pemkab Inhu dalam menyusun dan dan menyajikan laporan keuangan yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai Bupati termuda di Riau, capaian WTP dua kali beruntun ini jelas merupakan kesuksesan, bukti nyata, dan prestasi yang membanggakan bagi bupati yang terkenal sangat dekat dengan rakyatnya tersebut.
Dengan diraihnya Predikat WTP dua kali beruntun itu pula, membuktikan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkab Inhu yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah memenuhi kriteria tersebut.(azi)
Sebagai Bupati termuda di Riau, capaian WTP dua kali beruntun ini jelas merupakan kesuksesan, bukti nyata, dan prestasi yang membanggakan bagi bupati yang terkenal sangat dekat dengan rakyatnya tersebut.
Dengan diraihnya Predikat WTP dua kali beruntun itu pula, membuktikan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkab Inhu yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah memenuhi kriteria tersebut.(azi)
