weRiau.com - Rekomendasi 200 mubalig yang dirilis sementara oleh Kementerian Agama (Kemenag) berbuntut panjang. Banyak pihak menanyakan dan mengkritik rekomendasi ini, ternasuk wakil rakyat yang duduk di Komisi VIII DPR RI.
Dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan masalah rekomendasi ini. Menurut Lukman, rekomendasi ini keluar berawal dari permintaan masyarakat ataupun lembaga serta instansi pemerintahan untuk meminta nama-nama yang direkomendasikan sebagai penceramah.
"Kami sejak beberapa waktu belakangan ini dua tiga bulan dan bahkan sebelumnya terbiasa bisa per orangan, bisa kalangan lembaga atau instansi pemerintahan itu meminta masukkan kepada kami untuk bisa mendapatkan nama-nama penceramah," jelas Lukman di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).
Lukman mengungkapkan, permintaan ini semakin bertambah saat Ramadan. Kemenag pun berkonsultasi dengan ormas-ormas Islam, alim ulama, serta sejumlah pengurus masjid di Indonesia untuk menentukan nama-nama yang akan direkomendasikan.
"Lalu kemudian kami menghimpun ada nama 200 itu," kata Lukman.
Setelah rekomendasi nama-nama itu tersusun, Lukman mengatakan kementeriannya mengeluarkan rilis untuk disebarkan ke masyarakat. Lukman menjelaskan dalam rilis tersebut dijelaskan secara utuh alasan-alasan Kemenag merekomendasikan 200 nama sebagai penceramah.
Namun, Lukman menyesalkan rilis ini tak tersebar secara utuh ke masyarakat. Ia kesal masyarakat hanya mendapatkan rilis nama-nama ulama yang masuk daftar rekomendasi. Sementara, alasan atau pertimbangan dipilihnya ulama-ulama ini tak didapatkan masyarakat secara utuh.
"Kejadiannya yang lalu menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan persepsi dalam memahami rilis ini adalah daftar 200 nama itu terpisah dari pemberitaan ini," papar Lukman.
"Yang lalu kemudian ini yang jauh lebih viral di publik melalui berbagai medsos yang lalu kemudian kami bisa menyadari dan memahami sebagian kita yang hanya melihat membaca rilis itu saja tanpa mendapatkan penjelasan dari berita yang menjelaskan konteksnya akan menimbulkan banyak tafsiran," imbuhnya.
Bahkan, dalam rilis tersebut menurut Lukman dicantumkan nomor kontak melalui aplikasi Whatsapp untuk menanggapi rilis rekomendasi 200 nama tersebut.
"Jadi sebagai call center agar publik bisa merespons rilis 200 mubalig ini mungkin juga ada yang keberatan. Tapi kami memang membatasi," kata Lukman.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan 200 nama tersebut masih akan terus bertambah dan mengalami pembaruan. Karenanya, ia berharap masalah ini tidak sampai menjadi polemik.
"Kenapa jumlahnya 200 dan orangnya seperti itu, pada hakekatnya rilis ini sementara. Dia terus mengalami updating. Seiring masuknya masukan dari ormas Islam dan pihak lain," jelasnya.
Lukman pun memaklumi apabila 200 nama Mubaligh ini menjadi masalah di masyarakat. Untuk itu, pihaknya sudah menyerahkan nama-nama penceramah ke MUI untuk dimintakan pertimbangan.
"Belajar dari masukan, kritik, kami banyak menerima masukan yang lalu kemudian rilis pertama ada masukan baru kami sampaikan ke MUI. MUI sudah menyampaikan pada saat nya nanti oleh MUI akan disampaikan penyikapan dari nama itu," pungkasnya.
Sumber:okezone.com
