weRiau.com - Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan politis semata.
Apalagi Fadli Zon beranggapan jika upaya bagi-bagi THR kepada PNS itu hanya buang-buang uang saja. Tentunya hal tersebut sangat jauh berbeda dengan upaya pemerintah untuk melakukan penghematan besar-besaran.
Mendengar hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah anggapan tersebut secara tegas. Menurutnya, keputusan pemberian THR bukanlah kepentingan politik. Karena menurutnya, pemberian THR ini sudah terencana sejak jauh-jauh hari.
Apalagi menurutnya, kebijakan tersebut juga sudah tertera dalam APBN 2018. Seperti diketahui, pembahasan APBN 2018 juga melibatkan institusi DPR, artinya kebijakan pemberian THR PNS juga sudah melalui persetujuan dari anggota dewan.
"Dan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga membuka peluang agar skema pemberian THR PNS dan swasta bisa diterapkan lagi pada tahun depan. Sebab menurutnya, THR pada tahun ini diyakini lebih besar manfaatnya dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Oleh karena itu lanjut Ani,saat ini dirinya juga tengah mengajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada DPR RI. Kerangka itu nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pengusahaan APBN 2019.
"Kan itu selalu dibahas (THR) dalam APBN yang ini sekarang lagi dibahas mulainya," ucapnya.
Sumber: Okezone.com
