PEKANBARU - Dalam membangun desa, tentunya diminta partisipasi aktif seluruh aparaturnya khususnya Kepala Desa (Kades) agar bisa menjalankan perannya untuk mewujudkan masyarakatnya yang maju, mandiri dan sejahtera.
Selain yang namanya tanggung jawab, kreatifitas dan inovasi dari Kades sangat menentukan keberhasilan tersebut.
"Dalam penyelengaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu perangkat desa merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Riau Syarifuddin AR, Selasa (3/4/18).
Melalui kewenangan desa serta peran strategis penyelenggara urusan pemerintahan di level terdepan, tentunya diperlukan pelayan atau pejabat publik yang memiliki dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Di Riau, untuk 10 kabupaten dimulai Tahun 2015 sampai dengan 2017, telah diselenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebanyak 1.064 Desa. Hal ini menandakan kebutuhan peningkatan kapasitas kepala desa selaku penanggungjawab penyelenggara pemerintahan di desa sangat diperlukan.
"Salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di desa terletak pada kemampuan dan kecakapan dari kepala desa dibantu perangkat desa. Salah satu strategi penguatan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa yaitu melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan,"
Ada pun dalam meningkatkan kecakapan aparatur desa tersebut, DPMD sendiri telah melaksanakan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam manajemen pembangunan desa 2018 di Duri, Bengkalis kemarin.
Hal itu tentunya sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelatihan itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya .
Beberapa target yang ingin dicapai pada kegiatan itu, meningkatkan kapasitas aparatur desa menuju clen and good governanc.
Kemudian mewujudkan pelayanan public service yang transparan, akuntabel dan berorientasi kepada masyarakat, serta menciptakan aparatur desa yang handal, terpecaya dan professional.(mcr)
