TELUK KUANTAN- Meski terlibat langsung dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Bupati Kuantan Singingi, Halim mengaku kecewa dan tidak puas atas pencapaian selama satu setengah tahun berjalan pemerintahan yang dilaksanakannya bersama Bupati Mursini.
Hal ini diungkapkan oleh Wabup Halim berbicara pada Focus Discussion Group (FGD) kegiatan desiminasi program kerja pemerintah Kabupaten Kuansing, Rabu (13/12/2017) di Pendopo rumah dinas Bupati Kuansing.
"Apabila pak Bupati mengumpamakan sebuah perjalanan sejauh 5 kilometer, saat ini kita sudah menjalaninya sejauh 1,5 km, menurut saya satu kilometer saja kita belum sampai,"ujarnya.
Oleh sebab itu, pada acara yang juga dihadiri oleh Bupati Mursini tersebut, Wabup Halim berharap agar Bupati selaku pimpinannya bisa lebih tegas kepada OPD-OPD yang dianggap tidak bekerja sesuai harapan.
Ada beberapa persoalan yang dipaparkan oleh Wabup Halim dinilainya tidak sesuai harapan, seperti bantuan bibit kelapa sawit yang diberikan oleh Pemkab Kuansing kepada masyarakat namun dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan.
"Bantuan bibit kelapa sawit untuk masyarakat ini merupakan program unggulan kita, karena dengan bantuan ini kita harapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mandiri dalam meningkatkan ekonominya, namun realisasinya sangat jauh dari harapan,"ujar Wabup Halim.
Awalnya kata Wabup Halim, pihaknya menginginkan agar dapat dianggarkan 300 ribu bibit kelapa sawit untuk diberikan kepada masyarakat setiap tahunnya. Namun karena keterbatasan, hanya bisa dianggarkan sebanyak 150 ribu bibit dalam setahun. Tapi realisasinya, sambung Wabup, 150 ribu ini pun tidak sesuai harapan.
"Harapan kita, bibit yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah bibit unggul, agar masyarakat itu setelah menerima bantuan itu bisa langsung tanam, tidak seperti bibit yang ada sekarang,"sebutnya.
Selain soal bantuan bibit sawit, Wabup Halim juga menyoroti soal perizinan yang dinilainya masih tidak sesuai harapan."Masih ada saya dengar keluhan dari para investor yang mengaku dipersulit soal perizinan berinvestasi, ini tidak boleh terjadi, investor itu harus dipermudah dalam pengurusan izin usahanya karena akan memiliki dampak untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita,"ujarnya. (mcriau)
