MPC Pemuda Pancasila Rohul Tegaskan Polri Tetap Ideal di Bawah Presiden

ROHUL - Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat di ruang publik dan menimbulkan berbagai tanggapan. Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu menilai wacana tersebut kurang tepat dan tidak sejalan dengan prinsip konstitusi.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, Syahmadi Malau, menyatakan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan paling ideal dan konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Secara konstitusional, Polri memang ditempatkan di bawah Presiden. Ini adalah posisi yang paling tepat agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Syahmadi Malau, Kamis (30/1/2026).

Menurutnya, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan independensi dan netralitas institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Ia menilai, Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional dan tidak berada di bawah pengaruh kepentingan politik tertentu.

“Kalau Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul intervensi kepentingan politik. Hal ini tentu bisa mengganggu netralitas dan kepercayaan publik terhadap Polri,” tegasnya.

Syahmadi juga menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen, objektif, dan berorientasi pada kepentingan negara serta masyarakat.

Ia berharap para pengambil kebijakan dapat mengkaji wacana tersebut secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

“MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu mendukung Polri yang profesional, netral, dan tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.***