ROHUL – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah kembali menggelar rapat koordinasi penting di Ruang Rapat Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rohul, Rabu (03/12/2025).
Rapat dipimpin Asisten I, H. Fhatanalia Putra, mewakili Bupati Rokan Hulu, didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Suharman Nasution. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Polres Rohul, Kasdim 0313/KPR, Kabinda Rohul, Perwira Penghubung Kodim 0313/KPR, Satpol PP, serta jajaran Bagian Tapem, Hukum, dan Kesra Setda Rohul.
Asisten I Setda Rohul, H. Fathanalia Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas Terpadu yang selama ini aktif melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap aktivitas premanisme dan ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Rohul berkomitmen menjaga stabilitas daerah melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah, kepolisian, dan unsur lainnya.
Kepala Badan Kesbangpol Rohul, Suharman Nasution, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari seluruh unsur tim terpadu. Karena sifat persoalan premanisme maupun keberadaan ormas bermasalah merupakan isu lintas sektor yang harus ditangani secara komprehensif.
"Rapat kita ini untuk meminta masukan dari tim, karena tim ini lintas sektor. Kita ingin mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap masalah-masalah ataupun potensi masalah yang bisa saja muncul di Rokan Hulu," jelas Suharman.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk dalam rapat, kondisi keamanan secara umum masih dalam kategori terkendali dan tidak terdapat kasus yang sangat menonjol. Namun demikian, beberapa potensi gangguan tetap harus diwaspadai.
"Hingga saat ini tidak ada masalah yang begitu menonjol. Tapi tetap ada potensi-potensi yang disampaikan teman-teman. Ada beberapa laporan dari kecamatan yang perlu kita tindak lanjuti,” tambahnya.
Suharman menyampaikan bahwa meskipun tidak ada kasus besar, tetapi Satgas tetap mencatat beberapa indikasi kegiatan premanisme, seperti pungutan liar (pungli) di sejumlah titik tertentu, termasuk di kawasan pasar.
"Untuk premanisme yang menonjol, memang belum ada. Tapi ada beberapa pola seperti pemungutan-pungutan, termasuk yang disampaikan tadi dari pihak resintel. Ini akan segera kita tindaklanjuti," tegasnya.
Satgas sepakat bahwa pergerakan lapangan menjadi langkah kunci untuk melihat langsung kondisi di wilayah yang dilaporkan memiliki potensi kerawanan.
"Kita akan turun ke lapangan. Beberapa daerah sudah menyampaikan adanya potensi yang perlu kita cek langsung. Dari foto-foto yang ditunjukkan tadi, kita akan jadwalkan agenda turun lapangan untuk mengetahui kondisi dan menentukan langkah penanganannya," ujarnya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa Satgas Terpadu akan segera menyusun jadwal turun lapangan dan melakukan pendalaman terhadap wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi menjadi titik kerawanan.***
