INHU - Untuk meringankan beban orang tua atau wali murid dalam pembelian pakaian seragam sekolah, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), H Ade Agus Hartanto SSos MSi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/DISDIKBUD/.40 tentang Seragam Sekolah bagi Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri di lingkungan Pemkab Inhu.
Dalam surat edaran tersebut, Bupati menegaskan pentingnya keteraturan dan kelancaran pemakaian seragam sekolah, namun tetap menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
"Anggaran seragam gratis dari Pemerintah Daerah Inhu saat ini tengah dalam tahap evaluasi. Mudah-mudahan ke depan dapat direalisasikan dan diperkenankan untuk dilaksanakan," ungkap Bupati Ade kepada tim wartawan JMSI Inhu Kamis (17/7/2025).
Berikut ketentuan seragam bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) diatur sebagai berikut:
Senin sampai Kamis: Seragam nasional (baju putih dan celana/rok merah)
Jumat dan Sabtu: Seragam Pramuka
Hari Pelajaran Olahraga: Seragam olahraga
Hari Besar Keagamaan atau Nasional: Pakaian Muslim atau Melayu
Kebijakan Bupati Inhu dikhususkan untuk peserta didik baru kelas 1 SD dan 1 SMP, sementara untuk siswa kelas 2 dan seterusnya tidak diharuskan membeli seragam baru jika yang lama masih layak pakai. Peserta didik hanya akan menyesuaikan saat memang perlu memperbaharui baju.
Dalam keterangan resmi Bupati Ade menegaskan, bahwa pihak sekolah tidak lagi dibenarkan menjual seragam sekolah kepada siswa, sebagai upaya nyata menghilangkan praktik pungutan liar serta menekan biaya seragam sekolah yang sudah lama menjadi keluhan banyak wali murid.
Bupati berharap, seluruh pihak dapat memahami dan mendukung kebijakan mengurangi beban wali murid demi kepentingan bersama, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga peserta didik. **
