INHU - Sejumlah organisasi mahasiswa pencinta alam (Mapala) dari berbagai daerah di Provinsi Riau menyampaikan keprihatinan serius terhadap laju deforestasi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Aspirasi ini mereka sampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhu pada 3 Juli 2025, sebagai bagian dari kegiatan PURAMA PA RIAU 9, forum tahunan solidaritas dan advokasi lingkungan hidup mahasiswa pencinta alam se-Riau.
Organisasi-organisasi yang turut terlibat berasal dari berbagai kabupaten/kota, di antaranya:
• Dumai: Mapala Jagad Biru
• Pekanbaru: Mapala Pylomina, Mapala Humendala, KPA EMC², Mapedallima Hangtuah, Mapala Pasifik, Mapala Laksamana, dan Mapala UMRI
• Bengkalis: Mapala Laksamana
• Indragiri Hilir: Maparsa dan Brimaspala
• Indragiri Hulu: Mapala Oasis
Aksi ini dipimpin oleh Ahmad Syarifudin, Ketua Mapala Oasis, didampingi oleh Agus Supriyadi, S.E., M.Si., selaku senior Mapala Oasis.
Mereka menyoroti temuan penting dari data Jikalahari (2024) yang menunjukkan bahwa sebanyak 47.177 hektare hutan alam di Inhu hilang akibat konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak tahun 2000. Total tutupan hutan di Inhu menyusut dari 451.000 hektare pada 2001 menjadi hanya 238.000 hektare pada 2022 — penurunan lebih dari 47% dalam kurun waktu 20 tahun. Laju deforestasi rata-rata mencapai 10.000 hektare per tahun.
“Deforestasi ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberlanjutan hidup masyarakat dan ekosistem. Kami menuntut tanggung jawab semua pihak untuk menghentikan kerusakan ini,”
tegas Ahmad Syarifudin dalam keterangannya kepada wartawan pada 10 Juli 2025.
Respons DPRD Inhu
Dalam audiensi yang digelar pada 3 Juli, Ketua DPRD Inhu, Sabtu P. Sinurat, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Mapala, terutama yang berkaitan dengan advokasi dan perlindungan lingkungan hidup.
“Kami sangat mendukung semangat para Mapala. Aksi-aksi semacam ini menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Inhu dan Riau,”ujar Sabtu Sinurat.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini telah diberlakukan penghentian sementara terhadap perizinan pembukaan lahan untuk industri, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal dari komitmen bersama untuk menjaga hutan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Indragiri Hulu.**
