INHU - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Indragiri Hulu. Kunjungan dilaksanakan, Rabu (4/10) dengan diterima langsung oleh plt Kadis Kominfo Inhu, Jawalter MPd di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Domkumentasi (PPID) Inhu.
Rombongan KI Riau dipimpin wakil ketua, Tatang Yuliansyah didampingi komisioner Alnov Rizal, Kasubag Umum Diva dan panitera pengganti. Selain Jawalter, pertemuan ini juga dihadiri Kabid E Goverment Roma Doris Meng beserta staf.
“Sejauh ini jika dilihat dari seluruh unsur, PPID Indragiri Hulu masih terbaik di Provinsi Riau. Inhu masih sangat peduli dengan pelayanan publik, tegas Tatang.
Banyak hal bisa menjadi dasar penilaian untuk pelaksanaan PPID di kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning ini. Setelah melihat semuanya, Inhu masih tetap terbaik baik dalam segi sarana prasarana, manajemen maupun dalam hal lainnya. Namun dikatakannya, penentuan siapa terbaik tentunya akan dibahas nantinya pada tingkat KI Riau.
Ditambahkannya, dalam penilaian peningkatan Informasi pelayanan Publik ini, sejauh ini respon cepat memang dari Indragiri Hulu. Untuk daerah lain, KI harus terus jemput bola, sementara Inhu langsung merespon segala permasalahan.
Harus diakui selama ini untuk penilaian peningkatan PPID ini, Inhu selalu berada pada peringkat pertama dan masih menjadi rujukan bagi daerah lainnya di Riau yang mempunyai semangat untuk terus melakukan peningkatan dalam pelayanan informasi.
Tatang juga sangat menyayangkan bahwa dibeberapa daerah di Riau, untuk permasalahan keterbukaan Informasi ini, masih menempatkan PPID berada pada posisi eselon III, bahkan di Rohil masih eselon IV, sementara Inhu sudah eselon II.
Dijelaskannya, hasil penilaian pemeringkatan PPID atau informasi pelayanan publik ini akan diumumkan pada bulan November 2017 mendatang di Pekanbaru.”Disana akan diketahui daerah mana berhasil menjadi terbaik di Riau tahun 2017, tegasnya lagi.
Sementara itu Jawalter mengungkapkan, sejauh ini untuk pemintaan informasi publik terus dilayani dan semaksimal mungkin pemohon informasi mendapatkan informasi diinginkan.
”Tahun 2017 hingga September, ada 95 permohonan dan sejauh ini tidak ada yang menjadi objek sengketa untuk disidangkan pada KI Riau, jelasnya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk membangun PPID pada tingkat desa. Ini bertujuan agar desa juga bisa berani untuk memberikan informasi kepada publik atas pengelolaan dana desa atau lainnya, sehingga masyarakat sudah langsung mengetahui untuk bisa mengurangi konflik.
Menurutnya, semua sistem bisa berjalan karena memang dukungan ini langsung diberikan oleh pimpinan tertinggi di Inhu, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE.
Jawalter berharap kedepan pihak KI ataupun Komisi Informasi Provinsi bisa lebih meningkatkan pembinaan kepada Inhu, terutama terkait PPID untuk desa.
”Selama ini Inhu selalu menjadi terbaik tetapi program ke Inhu masih minim, semoaga kedepan akan bisa menjadi rujukan, tambahnya. (fer)
