Riaukarya.com. NATUNA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Rusdi, mengaku belum tau menahu terkait surat keputusan Bupati Natuna, mengenai pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Rusdi menyebutkan, jika memang itu sikap yang diambil oleh Bupati Natuna, dirinya tidak mempersalahkan selagi itu di butuh kan dan tidak menyalahi aturan. Karena menurut dia, sebagai bupati tentunya mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan didalam sektor pemerintahan Kabupaten Natuna.
"Abang memang blm tau dan tidak pernah diberitahu sama sekali masalah itu," ungkap Rusdi.
Kendatipun demikian Rusdi, mendukung apa yang menjadi keputusan Bupati Natuna, didalam mengambil sikap dalam kebijakan dengan tujuan untuk memajukan Daerah.
"Bagus itu, jangan kan 1 tim, jika memang pungsi nya untuk kemajuan daerah dan aturan nya jga ada bupati mau bentuk sampai 10 tim kita dukung kecuali tim yang di bentuk hanya lah sekedar nama saja nggak ada gunanya juga tapi kita berpikir positif saja tim yang dibentuk betul betul bisa mempercepat membantu kinerja pemerintah kedepan, ini kan baru dibentuk," tambahnya pula melalui telepon singkat, Sabtu (24/5/2025) sore.
Sementara, tim yang digagas oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, ternyata disahkan melalui Surat Keputusan (SK) pada awal Maret 2025 lalu.
Koordinator tim berinisial HC, dengan dukungan penuh dari Bupati, dipercaya mengawal percepatan pembangunan daerah melalui kajian, saran, dan evaluasi terhadap kebijakan bupati.
Ketika dihubungi lebih lanjut, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna, Mustofa, membenarkan hal itu.
Kata Mustofa, sebanyak 12 anggota tersebut bekerja untuk membantu bupati Natuna, tanpa honor dan tanpa fasilitas dari pemerintah.
"Ya, mereka bekerja untuk membantu Bupati Natuna," sebut Mustofa. (MZ)
