RENGAT - Sebelumnya kabupaten Indragiri Hulu dikuatirkan akan terjadi rasionalisasi anggaran sebanyak 13 persen pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. Namun pada kenyataannya tidak, dimana APBD P Inhu tahun berjalan meningkat 7,24 %.
Sebelumnya pada APBD murni Rp1. 433 milyar lebih, namun pada perubahan menjadi Rp 1. 540.085.711.995, artinya mengalami kenaikan lebih kurang Rp116. 857.773.895. Hal ini disampaikan Bupati Inhu Yopi Arianto dalam paripurna APBD P 2017, Rabu (27/9) diruang paripurna DPRD Inhu.
Menurutnya kenaikan tersebut terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan 49% dari Rp109 milyar menjadi 164 milyar lebih termasuk dana BOS senilai Rp63 milyar lebih. Selain itu juga kenaikan pada dana perimbangan 0,68% dari murni Rp1, 094 triliyun lebih menjadi Rp1. 101 triliyun lebih atau lebih kurang kenaikan Rp7, 443 milyar lebih.
Begitu juga dengan pendapatan lain-lain yang sah dari sebelumnya Rp200 milyar menjadi Rp240 milyar dengan kenaikan Rp39 milyar lebih (19,70%). Total kenaikan pendapatan Rp101 milyar lebih dari sebelumnya dimurni 1.404.727.978.100 menjadi Rp1. 506.481.815.760 ditambah dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) senilai Rp33 milyar lebih.
Dikatakannya, ada beberapa hal harus menjadi perhatian dan mempengaruhi APBD Inhu di tahun 2017 diantaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Inhu tahun 2016. Faktor eksternal dengan melemahnya nilai tumar Rupiah terhadap Dolar, sehingga berpotensi melemahnya daya beli masyarakat dan pelaku usaha. "Ini harus diantisipasi dengan program dan kegiatan yang mampu mendorong produktifitas masyarakat, tegasnya.
Ditambahkannya, hal lain adanya tekanan fiskal terhadap penerimaan dalam negeri yang berpengaruh pada dana perimbangan bagi daerah dan juga adanya adanya rasionalisasi anggaran.
Sementara itu ketua DPRD Inhu, Miswanto mengatakan pembahasan APBD akan dilakukan sesegara mungkin, mengingat singkatnya waktu jelang Desember 2017 untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam APBD perubahan.
"Kita akan bahs segera, makanya dalam satu hari ini akan juga dilaksanakan pandangan Fraksi dan jawaban pemerintah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan maksimal lima hari untuk kemudian di sah kan, tegas Miswanto didampingi ketua fraksi Demokrat Suhariyanto SH dan ketua komisi IV Sugeng Riono.(swarainhu)
