ROHUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Perencanaan dan Aksi Penanggulangan Kemiskinan serta Kemiskinan Ekstrem untuk jangka menengah dan tahunan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Rohul pada Selasa (03/12/2024).
Rakor ini dihadiri oleh Sekda Rohul M. Zaki, S.STP, M.Si, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Riau, Raja Juarisman, S.T, M.Si, Kaban Bappeda Rohul Drs. Yusmar, M.Si, Kepala BPS Rohul Surya Legowo, SST, M.M, serta perwakilan dari Kemenag, UPP, Forum TJSP, Baznas, Kadin, dan BRK Rohul.
Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Sekda M. Zaki, menyampaikan pentingnya kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstremekstrem.
Zaki menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus fokus pada tiga aspek utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Program penanggulangan kemiskinan harus inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas program," ujar Zaki.
Sekda juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 9,72 persen, yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Riau.
"Diperlukan percepatan, inovasi, dan integrasi dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini, bukan bekerja sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan isu sektoral lainnya," tambahnya.
Zaki menegaskan bahwa TKPK memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Tim ini diharapkan mampu melakukan percepatan secara maksimal agar kemiskinan segera berkurang dan bahkan hilang di Rokan Hulu, tutup Zaki.
Kepala Bappeda Rohul Drs. Yusmar, M.Si, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rohul telah menunjukkan tren penurunan. Dari 2,07% pada tahun 2021, angka ini menurun menjadi 1,9% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 1,39% pada tahun 2023. Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi kepada penduduk miskin dan rentan, demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, ujar Yusmar.
"Sebagai wujud komitmen, Pemkab Rohul telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 3 tahun dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) untuk satu tahun. Selain itu, inovasi berbasis teknologi juga menjadi salah satu strategi utama, dengan pengembangan aplikasi seperti E-Bangkit, E-Strong, dan E-Sembako. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara efektif di Negeri Seribu Suluk," jelas Yusmar.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda juga berkomitmen untuk Penurunan segala jenis kemiskinan melalui Program Prioritas Utama BLT Dana Desa namun harus tetap berkoordinasi dan lakukan pengawasan agar orang yang tidak berhak tapi menerima dan yang berhak tapi tidak menerima tidak terjadi di Provinsi Riau.***
.jpg)
