weRiau.com - Tragedi penindasan terhadap etnis Muslim di Rohingya, wilayah Rakhine, Myanmar, disebut-sebut sebagai gambaran genosida yang dilakukan militer Myanmar. Human Right Watch (HRW) menyebut, ratusan rumah etnis Rohingya di desa-desa dihancurkan hingga luluh lantak oleh militer Myanmar.
Kekesalan terhadap respon lamban pemerintah Myanmar ditunjukkan dengan ditanda tanganinya petisi online di situs Change.org, yang mendesak Presiden Joko Widodo memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, dan mengeluarkan Myanmar dari ASEAN.
Petisi yang diprakarsai CEO Sahabat Padjadjaran, Rizqi Awal, ini sudah didukung 6.822 netizen. "Joko Widodo Harus memanggil Duta Besar Myanmar dan Meminta penjelasan dari mereka, serta menutup Kedutaan Besar Myanmar Hingga batas waktu mereka untuk tidak lagi terlibat menjajah dan menzalimi Muslim Rohingya. Serta, Mengajak seluruh Peserta Negara ASEAN, untuk mengeluarkan Myanmar dari Keanggotaan," tulis Rizqi.
Mustafa Sudarto, warga asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang pendukung petisi ini juga berharap agar Nobel Perdamaian yang penah diterima pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dicabut. Keluarkan myanmar dari asean, cabut gelar nobel suu kyi, myanmar hanyalah bangsat yang berbentuk negara," tulisnya.
Sebelumnya, masih di situs Change.org, desakan untuk mencopot Nobel Perdamaian Suu Kyi juga ramai mendapat dukungan. Hingga hari ini tercatat sudah 222.826 publik netizen yang menandatangani petisi online ini.
Lahirnya petisi ini salah satunya diprakarsai oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany.
"Kami mengajak teman-teman untuk ikut tanda tangani petisi ini. Solidaritas untuk Rohingya, cabut nobel Suu Kyi," tulis politisi muda ini lewat akun twitternya @TsamaraDKI, Sabtu (2/9/2017).
Politisi muda ini menyesali penghargaan Nobel Perdamaian yang pernah diraih Suu Kyi. "Bgm bisa seorang penerima nobel perdamaian diam melihat kejahatan kemanusiaan terjadi di depan mata? Aung San Suu Kyi tak layak dapat nobel!" cuitnya.
Sumber : okezone
