INHIL - Untuk yang kesekian kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar untuk mentuntaskan permasalahan 762 honorer K2 di Indragiri Hilir (Inhil).
RDP yang digelar belum lama ini, merupakan gabungan dari Komisi I dan Komisi IV.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi I, HM Yusuf Said tersebut dihadiri dinas dan badan terkait, seperti Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BKD, Inspektorat dan BPKAD.
Yusuf Said mempertanyakan kepada Satker yang hadir, bagaimana menindaklanjuti keinginan para honorer K2 yang belum juga kunjung diangkat menjadi ASN.
” Dimana mereka menginginkan honor mereka dibayar sesuai dengan UMR atau UMK Inhil, ” ungkap Yusuf Said.
Kepala BPKAD Inhil, Mizwar menerangkan, dari 762 honorer K2 yang ada, 528 diantaranya merupakan tenaga pendidik dan 132 non pendidik.
” Jika kita naikkan honor mereka, jika dikali Rp 1,2 juta perbulannya, maka kita perlu dana sekitar Rp 50 miliar pertahunnya, ” ujar Mizwar.
Sementara itu, Suwardi dari Dinas Pendidikan menanggapi, bahwa pihaknya akan sangat senang jika honorer para tenaga honorer dari guru dinaikkan.
” Karena saat ini, honor yang dibayarkan untuk guru honor di Inhil masih tidak layak, ” tegasnya.
Menanggapi hal itu, HM Yusuf Said mengatakan perlu diadakannya kembali pembahasan terkait hal ini, apalagi saat RDP, hanya Kepala BPKAD yang hadir, sedangkan yang lainnya hanya diwakilkan, sehingga belum bisa diambil keputusan terkait persoalan tersebut.
” Nomenklatur penganggaran dan pembayaran k2 dan honer biasa sama, maka dari itu saat ini belum ada penyesuain nilai pembayarannya, ini perlu dibahas lagi, ” tukas HM Yusuf Said.(win)
