Riaukarya.com. Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna secara resmi memulai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Natuna tahun 2024.
Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2024 dibuka secara langsung oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi dan di hadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Sekda Natuna, seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Para Pimpinan Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, SKPD, Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat.
Pembukaan Musrenbang tingkat Kabupaten Natuna berlangsung di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai pada Selasa malam (05/03/2024).
Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah akan diukur dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita dan Indeks Gini.
“Estimasi Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 1.237.372.010.000 dengan arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya Pemantapan pembangunan ekonomi maritim dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera,” sebut Wan Siswandi.
Lanjut Wan Siswandi, upaya ini sebagai bentuk untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 yakni Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang unggul, eksotis, aman dengan kemandirian ekonomi berlandaskan nilai religius dan kultural.
Wan Siswandi berharap prioritas pembangunan daerah di tahun 2025 fokus pada peningkatan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya unggulan daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur serta tata kelola pemerintah yang berkualitas.
Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan pidatonya dalam acara Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2024 di Gedung Sri Serindit.
“Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” imbuh Bupati.
Dalam mewujudkan keinginan ini, Bupati Siswandi menghimbau dan menegaskan kepada seluruh peserta Musrenbang agar memanfaatkan pertemuan dengan baik, memberikan partisipasi yang positif guna menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2025.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah juga saya tekankan agar berbagai aspirasi dan harapan dari berbagai pihak dapat dihimpun untuk dipertajam sasaran program agar target kinerja sesuai dengan visi dan misi dan isu strategis,” paparnya.
Lebih lanjut, Bupati Siswandi juga menyampaikan Musrenbang merupakan puncak finalisasi RKPD tahun 2025.
“Tahapan perencanaan selesai akan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran melalui Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025,” ungkapnya.
Terakhir Bupati Siswandi berharap seluruh kepala perangkat daerah tetap memegang teguh komitmen terkait pelaksanaan kegiatan strategis dan program prioritas.
“Seluruh usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati dapat di Akomodir, melakukan evaluasi atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dan kepada tim anggaran dapat melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran,” tutupnya.
Sementara Kepala Badan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah, Moestofa Albakry sekalu ketua Pelaksana dalam Laporannya menyampaikan, kegiatan Musrenbang tahun 2024 akan dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Maret 2024.
Peserta dan tamu undangan yang hadir pada pembukaan Musrenbang tahun 2024
“Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2024 ini adalah untuk mendapatkan masukan dari stakeholder guna Menyempurnakan Rancangan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025,” terang Moestafa.
Lanjut Moestafa, peserta Musrenbang Kabupaten Natuna 2024 terdiri dari perangkat daerah dan kecamatan, DPRD Kabupaten Natuna, instansi vertikal, perwakilan masyarakat, perguruan tinggi, LSM/Ormas, pelaku dunia usaha dan BUMD.
Acara dilanjutkan dengan Penyerahan penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada 7 pemenang yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Puskesmas Tanjung, Puskesmas Bunguran Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. (RK/zani)
