Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Terkait Ranperda APBD-P TA 2023

Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Terkait Ranperda APBD-P TA 2023
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rohil menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda APBD-P TA 2023. (Abdul Arif Rusni, RiauKarya.com)

ROHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023, Rabu (27/9/2023) malam.

Seperti dilansir riaukarya.com, Sebanyak sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2023. 

Adapun sembilan fraksi tersebut tulis riaukarya.com diantaranya Fraksi PDI-P berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil untuk terus mengevaluasi dalam meningkatkan PAD dari seluruh potensi daerah yang ada, serta lebih  cermat dalam membuat kebijakan dan dalam mengelola keuangan daerah.

Untuk Fraksi Golkar langsung menyerahkan hasil pandangan umum kepada pimpinan sidang, sementara Fraksi Nasdem menginginkan penyusunan APBD-P harus transparan, akuntabel dan sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara Fraksi Hanura mendukung penuh segenap kebijakan Pemda dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Fraksi Demokrat menginginkan kepada pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di semua kecamatan.

Sementara Fraksi PAN menyerahkan langsung pandangan umum tentang rancangan APBD-P tahun 2023 kepada pimpinan sidang, dan Fraksi PKS memberikan apresiasi yang setulus-tulusnya terkait pendapatan daerah yang mengalami peningkatan.

Untuk Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit mengharapkan papar riaukarya.com, agar Pemda mendata dan memberikan perhatian yang lebih kepada MDA yang dikelola masyarakat dengan mengalokasi anggaran di APBD-P 2023.

Sementara itu, untuk Fraksi Gerindra Pembangunan Berkarya menyarankan dirilis riaukarya.com, agar Pemda serius menangani sejumlah masalah, baik itu di sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat dilanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat termasuk menyoroti terkait realisasi anggaran APBD murni tahun 2023 yang hanya terealisasi 40 persen, dan meminta agar Pemda lebih tegas menyikapi hal tersebut. (rif)

#RiauKarya.com

Index

Berita Lainnya

Index