Banyak Beredar Hoax, Menkominfo Akan Tutup Media Sosial?

Banyak Beredar Hoax, Menkominfo Akan Tutup Media Sosial?
Ilustrasi
weRiau.com -  Mengantisipasi maraknya kabar hoax atau berita bohong pada media sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali akan membuka opsi untuk menutup layanan tersebut.
 
Menkominfo mengatakan, pertimbangan untuk menutup layanan media sosial didasari atas manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Jika menurut pemerintah efek negatif yang ditimbulkan lebih banyak, maka bukan tak mungkin media sosial tersebut akan ditutup.
 
"Bukan hanya akses akunnya yang dibatasi. Kalau diperlukan, penyedia layanannya yang akan ditutup," ujar Rudiantara dikutip laman sumselprov.go.id Selasa kemarin.
 
Kendati ada rencana penutupan, ia mengatakan kebijakan tersebut tidak akan langsung diambil. Rudiantara menuturkan kebijakan penutupan layanan media sosial memiliki beragai tahapan.
 
Langkah pertama, kata dia, yakni pihaknya akan berkeliling menemui pihak penyelenggara media sosial untuk membicarakan rencana penutupan. Mereka ingin perusahaan over the top (OTT) bekerja sama dengan pemerintah dengan memberikan tindakan cepat.
 
“Begini, kami meminta kepada seluruh penyelenggara media sosia, OTT pada umumnya itu bekerjasama. Artinya memberikan servis level, kalau pemerintah meminta memberikan perlakuan tertentu pada akunnya, ya tolong dilakukan,” ujar Menkominfo.
 
Maraknya konten negatif seperti berita hoax menurut Rudiantara dapat mengurangi manfaat media sosial tersebut. Sebagai contoh, facebook pada awalnya sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan saudara atau teman lama yang sudah jarang berkomunikasi.
 
Namun seiring berjalannya waktu, facebook dan juga media sosial lainnya dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk menghasut masyarakat tertentu.
 
Meski memiliki nilai positif dan negatif, Rudiantara kembali menegaskan keputusan menutup media sosial akan diambil jika benar-benar terpaksa.
 
"Tapi kalau memang harus ya harus. Artinya sekarang terbuka kemungkinan untuk itu," ujarnya. (rac)

Berita Lainnya

Index