weRiau.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan larangan kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, pemprov harus menyikapi secara bijak terkait ini.
"Jika benar (Plt Gubernur DKI Jakarta) Djarot (Saiful Hidayat) melarang SOTR, itu berarti tidak cerdas menyikapi tradisi keagamaan yang baik dan telah berjalan puluhan tahun," kata dia, Minggu (28/5).
Menurut dia, mengajak saur bareng kaum dhuafa jalanan di ibukota merupakan tradisi baik. Bahkan SOTR juga kultur budaya, wujud kepedulian masyarakat mengajak saur bareng fakir miskin, pemulung, gelandangan, tunawisma dan lain-lain.
Karenanya menurut dia, tidak boleh asal melarang. Kalau pun mau dilarang maka perlu inovasi kreatif sebagai solusi.
"Mungkin solusinya ubah nama SOTR karena kesannya mengganggu jalan raya? Misal diganti saur bareng para dhuafa di tempat-tempat umum yang banyak kaum dhuafanya," katanya.
Dikatakan Anton lebih lanjut, mengubah kebiasaan baik tak mudah dan perlu inovasi yang lebih baik dan humanis untuk menggantinya. Karenanya dia mengingatkan agar Djarot tak terpancing sehingga justru membuat kebijakan tak sesuai harapan warga.
"Pak Djarot sebagai muslim juga harus lebih hati-hati, jangan grusak grusuk seperti Ahok yang melarang takbir keliling, sembelih korban idul adha, jilbab di sekolah dan lain-lain yang berkaitan dg ritual-ritual ibadah. Itu sangat sensitif, rentan menimbulkan disharmoni bahkan distrust," tukasnya.
Sumber: jawapos
Editor: redaksi
