.png){kind=avatar}
KUANSING – Jelang Hari Ulang Tahun ( HUT ) Ke 23 Kabupaten Kuantan Singingi ( Kuansing ), Riau Plt. Bupati Kuansing Suhardiman Amby tetapkan 25 UPTD Kesehatan di Kabupaten Kuansing menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ), dengan ditanda tangananinya Peraturan Bupati Tentang perubahan pengelolaan Puskesmas ke BLUD Senin (03/10 ) pagi di Pendopo rumah dinas Bupati Kuansing saat acara lonching Aplikasi AKU - SIGAP Dinas Kesehatan Kuansing
Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS.
Puskesmas bisa langsung mengelola pendapatan untuk kebutuhan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berstatus BLUD ini Kepala puskesmas menjadi pengguna anggaran artinya yang bertanggungjawab, membuat RBA, membuat pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan berbasis SAK (setiap semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal.
Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS.
Suhardiman Amby berharap setelah berstatus BLUD setiap Puskemas bisa lebih berkreasi dan inovasif untuk memberikan pelayan prima kepada masyarakat
“Kepala Puskesmas harus bisa berkreasi, berinovasi, guna memberikan pelayan prima kepada masyarakat”, pinta Suhardiman Amby.
Kuansing pernah mengajukan rencana menjadi BLUD sejak 2020. Tiga puskesmas itu adalah Puskesmas Gunung Toar, Puskesmas Lubuk Jambi, dan Puskesmas Perhentian Luas. Hanya saja, realisasinya belum maksimal. Belakangan, barulah rencana BLUD dikuatkan kembali. Rencana awal, hanya lima puskesmas yang akan diberlakukan BLUD. Akan tetapi, persiapan SDM menuju BLUD ini terus dipacu dan akhirnya, sebanyak 25 puskesmas diterapkan BLUD sekaligus. “Rencana kami tiga bulan ini dilakukan uji coba. Tahun depan, langsung diterapkan dan dipisahkan anggarannya dari APBD,” ucap Jafrinaldi.
Pemberlakuan BLUD diakui memang bisa berpotensi meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Peningkatan peserta BPJS Kesehatan juga diyakini akan signifikan dengan adanya BLUD, termasuk perangkat pendukungnya di Kuansing seperti aplikasi AkuSigap. Disebutkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kuansing, Melda Rumiati, sejauh ini peserta BPJS Kesehatan di Kuansing baru mencapai 80,79 persen dari jumlah penduduk. Jumlahnya 45.950 jiwa. “Tentu dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka masyarakat lebih antusias menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Melda. Tidak ada target khusus dari BPJS Kesehatan Kuansing, misalnya untuk mencapai 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di waktu tertentu. Hanya saja memang sudah ada target Nasional melalui program UHC (universal health coverage) atau jaminan kesehatan semesta (JKS). Program ini sudah dimulai sejak 2014 dan ditargetkan 95 persen tuntas pada awal 2024. Termasuk di Kuansing. “Kami menargetkan yang sama. Tentu disertai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Melda. Salah satu program yang positif adalah aplikasi AkuSigap. Nantinya, aplikasi ini akan dilakukan penyatuan dengan aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan Kuansing. Penyatuan atau bridging itu dimaksudkan agar tidak banyak aplikasi yang perlu diunduh dan dipergunakan. “Jadi dengan bridging, maka hanya satu sistem saja. Sekarang masih dikaji tim IT kami bersama pihak Kominfoss Kuansing,” ujar Melda. Terkait dana kapitasi BPJS Kesehatan, sejauh ini masih disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kuansing. Diskes kemudian menyalurkan kepada puskesmas. Program BLUD memang sudah diluncurkan untuk seluruh puskesmas, namun belum sepenuhnya siap. Masih transisi. Jika secara administratif dan keuangan sudah siap, maka dana kapitasi itu akan langsung ditransfer ke puskesmas yang bersangkutan dan bisa dikelola oleh puskesmas, tentu dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sejauh ini, tiap tahunnya BPJS Kesehatan Kuansing menggelontorkan Rp3 miliar untuk dana kapitasi ini. Ke depan, memang ditargetkan adanya peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan menuju target minimal 95 persen sesuai prasyarat dan target JKS. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, juga dengan Dinas Sosial terkait data dan BPKAD terkait mekanisme pembayaran. Perlunya koordinasi dengan Dinas Sosial berkaitan dengan masyarakat miskin yang tidak mampu dan harus ditanggung negara atau daerah dalam kepesertaan BPJS Kesehatan mereka. “Semuanya masih kami bahas bersama,” ujar MSementara Kadiskes Riau Zainal Arifin mengatakan, sampai saat ini ada beberapa kabupaten termasuk Kuansing yang belum menerapkan BLUD, karena itu harus digesa. Di mana Provinsi Riau segera menerapkan e-BLUD di tahun 2023.
Zainal Arifin MKes, mengapresiasi upaya yang dilakukan Diskes Kuansing meng-BLUD-kan 25 UPTD Kesehatan yang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi dilengkapi dengan aplikasi Aku-Sigap, Diskes Riau yakin Kuansing bisa segera mencapai UHC.
''Ini suatu hal yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Kuansing bisa berubah di bidang kesehatan" Tutup Zainal Arifin MKes.
Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Nurhadi Puspandoyo, SH.MH, Waka Polres Kuansing Kompol Lilik Surianto.SH.MH, Danramil/02 Kuantan Tengah Lettu Arm Herdianto, Ketua PWI Provinsi Riau beserta rombongan, OPD Pemerintah Kabupaten Kuansing dan 25 Kepala UPTD Puskesmas
