PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Manajemen Konstruksi, PU-TR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) serta Pejabat Struktural dari Kanwil Kemenkumham Riau serta Lapas Bagansiapiapi dalam rangka percepatan pembangunan Lapas Bagansiapi-api, Selasa (19/4).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu, dilaksanakan di ruang rapat Kakanwil bertujuan untuk membahas progres pembangunan lapas serta memitigasi keterlambatan proses pembangunan yang akan dibangun di atas hibah tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir seluas 14,2 H
hektar di Ujung Tanjung.
Hingga saat ini tercatat penghuni lapas Bagansiapiapi mengalami over kapasitas sebanyak 982 persen, yang mana penghuni lapas terbanyak berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus narkoba sebanyak 61,9 persen dan disusul dengan kasus pencurian sebanyak 17,4 persen.
Wachid Wibowo selaku Kepala Lapas Bagansiapiapi melaporkan bahwa pembangunan sampai saat ini telah mencapai tahap drainase, pengerjaan jalan lingkungan luar, dan pematangan lahan. Untuk itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyarankan agar ketika tahap pelaksanaan nanti, kesediaan tenaga kerja dan kesediaan bahan baku tersedia dengan baik.
“Saya minta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selalu berkoordinasi dengan PU dan meninjau langsung segala proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi dan segala permasalahan yang didapati pada lapangan dapat segera dikonsultasikan dengan bagian PPL (Program dan Pelaporan) Ditjen Pemasyarakatan agar dapat dicarikan solusinya. Bekerjalah sesuai dengan aturan karena uang yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari uang rakyat. Pergunakanlah semaksimal mungkin demi melayani rakyat juga,” tegas Kakanwil di hadapan para peserta rapat.
Setali tiga uang dengan pendapat tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud juga memberikan saran agar seluruh tim senantiasa memperhatikan pemenuhan standar pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kadivmin berharap seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang solid.
