JAKARTA - Penyelenggaraan pilkada serentak yang diprediksi akan lebih efisien ternyata meleset. Pada kenyataannya anggaran pada pilkada serentak malah meningkat secara besar-besaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai awalnya pelaksanaan pilkada secara serentak akan mampu menekan anggaran. Namun kata dia saat ini anggaran untuk pilkada serentak membengkak hingga di atas 150 persen.
“Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, di bayangan saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih membengkak," ujar Tjahjo dikutip laman kemendagri.go.id, Sabtu 29 April 2017.
Berdasarkan laporan KPU, menurut Tjahjo pembengkakan anggaran karena meningkatnya harga logistik selama lima tahun terakhir. Selain itu anggaran yang membengkak ini kata dia dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Misalnya, kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda, sekarang beli mobil, jadi efisiensinya tidak ada. Nah 2015 juga sama, masih membengkak dibandingkan dengan kalau kita tiap hari Pilkada,” tambah Tjahjo.
Meski begitu, ia menilai kesuksesan kegiatan politik tidak diukur dengan uang. Biaya politik diakuinya sangat mahal hingga menyentuh angka triliunan, untuk jadi anggota DPR bisa menghabiskan angka miliaran. Hal terpenting dalam penyelenggaraan pilkada serentak menurut Tjahjo yakni dapat membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Yang penting partisipasi masyarakat, tidak ada politik uang, ada jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat," ujarnya.
Anggaran Rp11,3 Triliun
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyatakan anggaran besar untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2018 yang menyentuh Rp11,3 triliun disebabkan banyaknya wilayah yang menggelar pemilu dengan penduduk terbanyak.
Beberapa di antaranya yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan dan Bali.
"Dana sebesar itu salah satunya digunakan untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)," ujar Arief Budiman. (rac)
