KUANSING - Komisi II DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) rapat gelar pendapat (hearing) terkait berita soal Pungutan Liar (Pungli) terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Jalur Kota Taluk Kuantan yang sempat menjadi berita viral.
Hearing menindak lanjuti berita viral terkait dugaan Pungli yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Tranportasi (SP-Takunsi) Kuansing terhadap para PKL Taman Jalur itu digelar di gedung DPRD Kuansing Kamis, 17 Maret 2022.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Muslim S.Sos didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Dr Adam S.H, M.H dan anggota Komisi II lainnya, juga hadir Marhumala Pontas selaku Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuansing, Kadis Kopdagrin Azhar, Kadis DLH, Rustam, Kabag Hukum Pemkab Kuansing, Suriyanto, perwakilan para pedagang Taman Jalur, Dewan Penasehat SP - Takunsi, Emil Harda dan seluruh anggota serta beberapa perwakilan mahasiwa.
Dalam hearing tersebut terjadi perdebatan yang alot saat ketua DPRD Kuansing Adam menyatakan terkait restribusi pajak parkir yang dipunggut oleh SP -Takunsi kepada para pedagang Taman Jalur, toko-toko serta rumah makan itu dengan tegas nyatakannya sebagai Pungli.
Berikut hasil pembahasan dari pimpinan dan anggota komisi II bersama DLH, Kopdagrin, Dispenda, Dishub, Kabag Hukum SP-Takunsi serta perwakilan pedangan Taman Jalur yang bersifat sementara. Pertama, semua pungutan serta kegiatan yang dilakukan SP-Takunsi harus dihentikan sementara.
Kedua, mengembalikan semua biaya yang telah dipungut pada pedagang yang telah masuk dalam keanggotaan SP-Takunsi. Berdasarkan poin satu dan dua tersebut, maka keberadaan SP-Takunsi didudukan kembali bersama OPD terkait hingga jelas kewenangannya.
Dipenghujung rapat, Ketua DPRD Kuansing mengingatkan agar SP-Takunsi memberhentikan seluruh kegiatan yang sudah diagendakan kalau tidak inggin bermasalah hukum dikemudian hari.(ron)
