weRiau.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sandjojo terus berusaha menyukseskan empat program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT). Tidak hanya menggandeng berbagai kementerian/lembaga maupun pengusaha, Menteri Eko juga menyiapkan payung hukum pelaksanaan program unggulan desa (Prudes), pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pembuatan Embung dan sarana olah raga desa (Raga).
Payung hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.
“Permen ini guna mewujudkan akselerasi pembangunan desa yang sudah cukup bagus dalam infrastruktur. Sekarang mulai pemberdayaan dan fokus mendorong desa sebagai sasaran utama pembangunan dan menjadikannya pengungkit untuk pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Kantornya, di Jakarta (12/4).
Salah satu poin penting dalam Permen DPDTT 4/2017 adalah prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai program unggulan Kemendesa PDTT. Dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3 disebutkan jika prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
Eko menjelaskan dengan terbitnya Permen DPDTT 4/2017 Pemerintah Desa mempunyai acuan dalam mengelola dana desa yang mereka terima. Menurutnya acuan ini penting karena dari berbagai blusukannya ke sejumlah daerah masih ditemukan fakta bahwa sebagian pemerintah desa masih bingung dalam mengelola dana desa.
Akhirnya pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk program-program yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat seperti membangun pagar atau membangun tugu desa. “Kami berharap terbitnya permen tersebut bisa menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam menyusun program prioritas pembangunan di wilayah mereka,” katanya.
Terkait dengan empat program unggulan Kemendesa PDTT, lanjut Eko telah melalui sejumlah kajian matang sebelum ditetapkan. Menurutnya penetapan program unggulan desa, pembentukan BUM Desa, pembuatan embung, hingga pembuatan sarana olah raga diyakini bakal mampu memberikan efek nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Misalnya pembuatan embung menjadi salah satu program prioritas karena salah satu kendala mendasar dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi pertanian adalah minimnya sumber air. Dengan adanya embung sebagai penampung air di setiap desa, kapasitas produk pertanian diyakini bakal meningkat.
"Tahun ini diharapkan dari alokasi dana desa ada Rp300-500 juta yang digunakan untuk membuat embung. Jika ada embung maka rata-rata panen bisa dilakukan hingga 3 kali dalam setahun. Tentu ini merupakan peningkatan luar biasa baik dalam kapasitas produksi maupun laba produksi yang akan dinikmati warga desa,” katanya.
Pun juga dengan pendirian BUMDesa, kata Eko, akan memberikan dampak bagi upaya peningkatan perekonomian perdesaan. BUM Desa bisa menjadi unit usaha yang melayani kebutuhan pra tanam hingga paska panen program unggulan milik desa. Jika hal itu terwujud maka di satu sisi Pemerintah Desa akan mendapatkan tambahan pendapatan dari laba BUM Desa, di sisi lain warga desa akan mendapatkan kebutuhan pertanian dengan harga terjangkau.
Saat ini jumlah BUM Desa 18.446 unit. Jumlah BUMDes itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. “Kementerian bekerja sama dengan Bulog telah membentuk Holding BUM Desa yang akan kian meluaskan jaringan BUM Desa sehingga upaya pengembangan BUMDesa akan lebih cepat,” katanya.
Sumber: NUonline
