INHU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat paripurna pembukaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2016 dan paripurna penyampaian hasil reses III tahun 2016 di ruang rapat DPRD Inhu, Senin (3/4).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Inhu Miswanto SE dan dihadir Wakil Bupati Inhu H Khairizal SE MSi.
Ketua DPRD Inhu Miswanto SE dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini mengacu kepada keputusan rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Inhu yang dilaksanakian pada Senin (27/3). Bahkan dalam pelaksanaannya disepakati untuk dua agenda rapat paripurna dilaksanakan pada Senin (3/4).
‘’Rapat paripurna pertama tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2016. Kemudian diagenda paripurna kedua yakni penyampaian laporan hasil reses III anggota DPRD Inhu tahun 2016,” ujar Miswanto SE.
Selanjutnya, rapat paripurna ini digelar menindaklanjuti surat Bupati Inhu Nomor : 89/UM/lll/2017 tertanggal 24 Maret 2017 prihal penyampaian LKPj tahun 2016. Hal ini juga mengacu kepada yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dalam pada itu, Wakil Bupati Inhu H Khairizal SE MSi dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa pendapatan Kabupaten Inhu selama 2016 mencapai 94,17 persen. Dimana secara umum pada tahun 2016 pemerintah menargetkan pendapatan Inhu sebesar Rp1,47 triliun lebih.
Namun yang tereleasasi di akhir tahun sebesar Rp1,39 triliun. Maka bila dipersenkan, jumlah pendapatan yang terealisasi sebesar 94,17 persen.
‘’Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten Inhu tersebut terdiri dari PAD, yakni pajak retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan serta pendapatan transfer yang terdiri dari dana transfer pusat dan dana perimbangan,” ujarnya.
Selanjutnya Khairizal menyampaikan terkait kondisi keuangan daerah yang sempat mengalami masa sulit, sehingga terjadi sejumlah perubahan terutama terkait gambaran umum belanja daerah. Seperti yang dijelaskannya, bahwa pada 2016 gambaran umum belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,8 triliun lebih. Namun akibat rasionalisasi anggaran secara nasional mengalami perubahan sebesar Rp1,59 triliun lebih.
‘’Dari angka tersebut, realisasi belanja daerah tahun 2016 mencapai Rp1,47 triliun lebih atau sekitar 96,41 persen,” terangnya.
Sumber: riaupos.co
