Kemelut Koprasi Di Inhu

Kami Ingin Kasus Ini Diangkat

Kami Ingin Kasus Ini Diangkat
Kantor KUD KMB Dilihat dari depan

INHU - Kemelut gaji kebun plasma masyarkat desa Bukit Lingkar kecamatan Batang Cenaku kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) masih terus menghajar pendapatan petani.

Bagaimana tidak? Seabrek tunggakan dana talangan Koperasi dalam kelola pengurus lama diketahui kini justru memencet ratusan petani kelapa sawit pola plasma dibawah pengelola koprasi desa dengan nama Koperasi Maju Bersama (KMB) itu.

Menurut banyaknya sumber mengaku jika pemotongan gaji kebun petani talah berlarut larut menelan hasil kebun. Belum lama ini, tepatnya masa gajian bulan Agustus petani kembali harus merelakan hasil kebunnya terpotong angsuran akibat talangan lama sejumlah milyaran rupiah.

Walhasil masing masing petani mengalami pemotongan gaji kebun sebesar hampir 300 ribu rupiah setiap bulan. Banyaknya sumber juga bicara andai saja diperuntukan uang potongan itu jelas akibat hutang siapa maka tak mungkin mereka penasaran setengah mati.

Namun yang menjadi persoalan adalah adanya pemotongan hasil kebun tiap bulan itu diketahui akibat dana talangan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kata sumber sebagian dari petani mengatakan pihak peminjam tidak terdeteksi dalam arti entah siapa.

Bahkan ketua Koperasi KMB yang baru, Arif saat dikonfirmasi awak media ini mengaku tidak mengetahui data aktual terkait siapa pihaknya yang telah menikmati dana talangan milyaran rupiah itu. Kata Arif, data peminjam tersebut fiktif sehingga membuat pihaknya kalang kabut memikirkan jalan keluar, sementara pembayaran hutang harus tetap berjalan di depan lembaga perbankan.

" Andai saja data peminjam jelas, tentulah kiranya gampang bagi kita menyelesaikannya. Ini fiktif hingga apa boleh buat, jalan keluarnya ya harus seperti ini, petani menanggung akibat nya " kata Arif.

Salah satu perwakilan masyarakat petani, Andik juga menyampaikan keluhannya atas kasus itu. Kata Andik , ia begitu prihatin melihat beban gelap justru jadi bulan bulanan petani. Andik mengatakan, sebaiknya kasus tersebut diangkat kepermukaan hukum agar semua jelas dan petani tak merasa ditipu, " saya ingin kasus KUD diangkat biar jelas " pungkasnya. (budi)

Berita Lainnya

Index