.jpg)
ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus berkomitmen melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Rokan Hilir kini menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
Inovasi digital ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus mempercepat pelayanan dalam proses pencairan belanja daerah. Dengan sistem ini, proses birokrasi keuangan yang sebelumnya memakan waktu kini pangkas menjadi lebih ringkas dan efisien.
Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran SP2D Online merupakan langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.
“Dengan penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Ini mencakup pencairan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa, maupun pembayaran hak-hak ASN seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Fauzi kepada media.
Tetap Utamakan Kondisi Kas dan Prioritas Daerah
Meski sistem ini menawarkan kecepatan, Muhammad Fauzi mengingatkan seluruh pihak bahwa SP2D Online adalah sebuah sistem percepatan administrasi, bukan jaminan instan tanpa verifikasi keuangan. Keamanan dan stabilitas kas daerah tetap menjadi filter utama dalam setiap transaksi.
“Penerapan SP2D Online bukan berarti seluruh pengajuan pencairan dapat langsung dibayarkan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pencairan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, kondisi kas daerah, serta prioritas kebutuhan daerah. SP2D Online membantu mempercepat proses dan meningkatkan tertib administrasinya,” jelas Fauzi tegas.
Dorong Transparansi dan Pengawasan yang Lebih Mudah
Lebih lanjut, digitalisasi ini menjadi bagian penting dari peta jalan (roadmap) Pemkab Rokan Hilir dalam meningkatkan kualitas opini laporan keuangan menuju tata kelola yang bersih dan akuntabel. Melalui sistem elektronik, potensi kesalahan manusia (human error) dapat diminimalisasi secara signifikan.
“Kita ingin proses pengelolaan keuangan semakin efektif dan akuntabel. Dengan sistem elektronik, setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan memudahkan proses pengendalian, monitoring, rekonsiliasi, serta penelusuran administrasi,” tambah Muhammad Fauzi menutup penjelasannya.
Dengan hadirnya SP2D Online, BPKAD Rokan Hilir berharap sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan lebih optimal, sehingga program pembangunan daerah yang menyentuh masyarakat dapat terealisasi tepat waktu. (Adv)
