Janji Manis 'Lillahi Ta'ala' Bupati Rohil Disorot, Puluhan Wartawan Pertanyakan Transparansi Anggaran Publikasi
ROKAN HILIR — Janji manis pembaruan dan sumpah lillahi ta'ala yang diucapkan hingga tiga kali oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, kini menjadi sorotan tajam dari masyarakat dan para insan pers lokal. Komitmen yang menggebu-gebu di hadapan publik tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, terutama terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan dengan awak media.
Persoalan ini mencuat setelah puluhan wartawan mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Mess Pemda Rohil. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai pengelolaan anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 yang bernilai sekitar Rp850 juta.
Namun, aksi para jurnalis ini tidak membuahkan hasil. Tidak satu pun pejabat berwenang maupun pimpinan daerah yang berada di lokasi untuk menemui mereka. Alhasil, pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah tersebut belum memperoleh penjelasan langsung. Para kuli tinta menilai, anggaran tersebut semestinya dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi atau hak jawab dari pihak BPKAD maupun Juru Bicara Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil terkait kedatangan puluhan wartawan dan kejelasan anggaran tersebut.
Menanggapi kebuntuan komunikasi ini, salah satu tokoh pers Rohil, Masrul Gusti, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Pemkab Rohil diharapkan dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data dan informasi kepada wartawan. Menurutnya, hal ini sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
Masrul juga mengingatkan bahwa tuntutan keterbukaan ini tidak hanya ditujukan kepada BPKAD. Ia mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Rohil yang menganggarkan dana publikasi media untuk turut bersikap transparan.
"Untuk mencegah penyebaran informasi yang simpang siur di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah Rohil saat ini, Pemkab seharusnya mampu menciptakan hubungan kemitraan strategis dengan wartawan, khususnya wartawan yang tengah melakukan tugas jurnalistik di daerah itu," ujar Masrul.
Masrul menambahkan, fungsi kontrol sosial, kritik, dan masukan yang disampaikan media lewat pemberitaan objektif seharusnya dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkab untuk memperbaiki pelayanan publik. Sebagai pilar keempat penegakan demokrasi bangsa, karya dan kritikan dari wartawan hingga saat ini masih sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan masyarakat.
"Jadi sekali lagi saya sarankan kepada pemimpin Rohil, agar benar-benar menciptakan kemitraan yang strategis terhadap insan pers khususnya yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di daerah Rohil ini," tegas Masrul.
Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Bupati Rohil sempat mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk kompak membangun daerah demi mewujudkan Rokan Hilir yang lebih maju dan sejahtera.
"Kalau ada berita-berita yang miring itu diseleksi dulu. Aku ini duduk sebagai Bupati betul-betul ingin memperbaharui keinginan masyarakat, itu tujuannya tidak ada lain. Ya terasa keterpanggilan, ya jangan Bapak dengarkan inilah, begitulah, jangan dengarkan. Bapak seleksi dulu ya," ujar Bupati Rohil saat itu.
Ia bahkan menegaskan niatnya dengan bersumpah atas nama Tuhan demi meyakinkan masyarakat dan insan pers.
"Aku lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tiga kali aku berupaya keinginan masyarakat ingin perubahan. Aku akan berupaya hubungan keseluruhan masyarakat, tokoh masyarakat termasuk wartawan. Jangan nanti membuatkan apa namanya di TikTok, di Facebook, ya apa macam-macam jangan diberitakan," tambahnya.
Kini, kontras antara sumpah lillahi ta'ala tersebut dengan bungkamnya pejabat serta tertutupnya akses komunikasi mengenai anggaran ratusan juta rupiah menjadi tanda tanya besar bagi publik Rokan Hilir.