Pertanyakan Transparansi Anggaran Jumbo Rp850 Juta, Sejumlah Insan Pers "Serbu" Kantor BPKAD Rohil

ROKAN HILIR – Dinilai tertutup dan tebang pilih, pengelolaan anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 senilai Rp850 juta di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir (Rohil) menuai protes keras. Sejumlah insan pers daerah akhirnya mendatangi langsung Kantor BPKAD Rohil untuk menuntut keadilan dan transparansi, Kamis (3/9/2026).

Kedatangan para kuli tinta ini dipicu oleh ketidakjelasan kriteria penetapan media rekanan. Pasalnya, anggaran fantastis yang dibungkus dalam paket belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan tersebut disinyalir hanya mengalir ke media tertentu, seperti televisi, cetak, dan radio. Kebijakan diskriminatif ini sontak memicu gejolak di kalangan jurnalis lokal yang merasa haknya dikebiri tanpa dasar hukum yang jelas.

Perwakilan massa menegaskan, aksi ini bukan sekadar urusan bagi-bagi kue anggaran, melainkan murni perjuangan melawan matinya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Rohil. Mereka mendesak BPKAD membuka mata dan menjelaskan secara gamblang ke mana saja aliran uang rakyat tersebut dialokasikan.

“Yang kami pertanyakan adalah mekanismenya. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Proses penetapan penerima dan peruntukannya harus diaudit dan dibuka secara terang benderang ke publik,” cetus salah seorang jurnalis dengan nada kecewa di lokasi.

Aroma kejanggalan kian menyengat setelah muncul desakan agar aparat penegak hukum dan instansi berwenang segera turun tangan. Insan pers meminta dilakukan penelusuran mendalam terkait dasar perhitungan angka Rp850 juta tersebut, guna memastikan tidak adanya manipulasi atau ketidaksesuaian antara anggaran di atas kertas dengan realisasi riil di lapangan.

Ironisnya, saat para jurnalis tiba untuk meminta klarifikasi, tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berani menemui massa secara langsung. Fauzi Amin, pejabat bagian umum yang dituding paling bertanggung jawab dan tahu persis karut-marut proyek publikasi ini, mendadak "hilang" dari kantornya.

Saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Fauzi Amin melempar alasan klasik dengan dalih sedang sibuk. Setali tiga uang, lewat pesan yang diteruskan kepada seorang rekanan bernama Handoko, pihak BPKAD justru mencoba berkelit dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut sudah selesai lewat pemberitaan media sebelumnya.

Sikap bungkam dan saling lempar tanggung jawab ini justru kian memperkeruh suasana. Para kuli tinta menilai BPKAD Rohil sengaja menghindari konfirmasi langsung demi menutupi bobroknya tata kelola anggaran media di internal mereka.

Hingga berita ini naik, BPKAD Rohil masih memilih bungkam seribu bahasa dan gagal memberikan jawaban konkret atas tuntutan awak media. Redaksi riaukarya.com menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tetap menyediakan ruang hak jawab bagi BPKAD Rohil demi asas keberimbangan berita.